4 Syarat Lokasi Huntap Warga Korban Banjir Sumatra, Menteri PKP: Harus Dekat Fasum

Pembangunan huntap di lokasi tersebut merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari pihak nonpemerintah, dalam hal ini Yayasan Buddha Tzu Chi.

Pemerintah pusat terus menggenjot percepatan Pembangunan Huntap Bencana Sumatera bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi, memastikan mereka segera memiliki hunian layak dan permanen.

Tito juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat.

Upaya ini dilakukan agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara).

Satgas PRR telah memasuki tahap Realisasi Huntap bagi penyintas bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya data akurat dari pemda untuk mempercepat proses ini.

Tito menjelaskan, untuk pembangunan huntap di luar kompleks akan didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa mereka akan memantau kesiapan pengembang dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan rusun subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar lokasi huntap penyintas Sumatera tidak jauh dari fasilitas umum, memastikan keamanan dan aksesibilitas bagi korban bencana.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman instruksikan lokasi Perumahan Korban Bencana Sumatra harus dekat fasilitas umum dan bebas bencana, demi percepatan pemulihan. Ini menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan pascabencana.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah segera menyiapkan lahan "clear and clean" serta data akurat korban untuk mempercepat Pembangunan Huntap Pascabencana di Sumatra.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terus menggenjot percepatan **Pembangunan Huntap Sumut** bagi korban banjir dan longsor, menargetkan verifikasi data rampung akhir 2025 agar masyarakat segera memiliki hunian tetap.

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Yayasan Buddha Tzu Chi di Tapanuli Tengah.

Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan Program Bedah Rumah dan Program 3 Juta Rumah, termasuk rencana perluasan pada 2027.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk aktif mempengaruhi kebijakan publik, bukan sekadar organisasi seremonial. Dorongan ini bertujuan agar PIKI dapat meninggalkan legasi nyata b

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus melihat langsung dampak program dalam meningkatkan kualitas hunian.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang memverifikasi 50 unit rumah kumuh untuk program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026, dengan alokasi anggaran stimulan Rp23 juta per unit.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk mengambil peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, menekankan pentingnya kontribusi intelektual dan sumber daya manusia berkualitas.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai.

Pemerintah daerah diharapkan dapat berbagi peran dan tanggung jawab dengan pemerintah pusat guna menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.

Terbitnya Renduk menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemulihan wilayah terdampak.

Hal itu untuk memastikan berbagai proyek penanganan jalan, jembatan, tanggul, dan pengendalian sungai berjalan sesuai target.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan dan anggaran sehingga seluruh kementerian dan lembaga perlu bergerak cepat.