Menteri PKP Maruarar Sirait Tekankan Pentingnya Lokasi Huntap Penyintas Sumatera Dekat Fasum

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar lokasi huntap penyintas Sumatera tidak jauh dari fasilitas umum, memastikan keamanan dan aksesibilitas bagi korban bencana.

Pentingnya Lokasi Aman dan Aksesibel untuk Hunian Tetap Penyintas Sumatera

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menegaskan pentingnya penentuan lokasi hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera. Ara meminta agar lokasi-lokasi huntap tersebut tidak jauh dari fasilitas umum (fasum), serta memenuhi kriteria keamanan teknis. Penekanan ini disampaikan dalam rapat koordinasi pembangunan 2.600 huntap di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Ara menekankan bahwa lokasi huntap harus secara teknis aman dari potensi banjir dan longsor, serta memiliki kejelasan hukum yang kuat. Selain itu, ia juga mengingatkan agar pemilihan lokasi tidak merusak lingkungan sekitar. Pembangunan hunian ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk rakyat, yang dilakukan melalui semangat gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.

Inisiatif ini diambil dalam suasana libur Natal, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan pascabencana di wilayah-wilayah terdampak. Kecepatan dan partisipasi aktif pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program pembangunan hunian layak ini.

Fokus Lokasi Aman dan Aksesibilitas Fasum

Menteri Ara secara spesifik meminta agar lokasi huntap dipersiapkan dengan cermat, dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan aksesibilitas. "Tolong dipersiapkan lokasi-lokasi untuk huntap, secara teknikal tidak banjir, aman dari potensi longsor dan tidak jauh dari fasilitas umum dan jelas secara hukum, jangan lokasi yang merusak lingkungan," ujar Maruarar. Kriteria ini sangat krusial untuk menjamin keberlanjutan dan kenyamanan hidup para penyintas bencana di masa mendatang.

Kedekatan dengan fasilitas umum, seperti sekolah, pusat kesehatan, dan pasar, menjadi prioritas agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal dan mendapatkan layanan dasar dengan mudah. Aksesibilitas yang baik akan mendukung proses pemulihan sosial dan ekonomi para korban bencana.

Selain itu, kepastian hukum atas lahan yang digunakan untuk huntap juga menjadi perhatian Menteri PKP. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa lahan di kemudian hari dan memberikan rasa aman bagi penghuni.

Percepatan Pembangunan dan Peran Gotong Royong

Pembangunan 2.600 hunian tetap ini merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi. Ara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada yayasan tersebut, serta seluruh jajaran pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi kepentingan rakyat, termasuk di hari libur keagamaan. Hal ini mencerminkan semangat gotong royong yang kuat dalam penanganan bencana.

Ara menyoroti Kabupaten Tapanuli Utara sebagai contoh keberhasilan percepatan penanganan terpadu pascabencana. Di wilayah tersebut, sertifikat rumah akan diserahkan langsung kepada masyarakat pada 21 Maret mendatang. "Tapanuli Utara bisa menjadi contoh. Bangunannya selesai, listrik selesai, dan sertifikat juga selesai," kata Ara. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain.

Menteri PKP berharap wilayah seperti Tapanuli Selatan, Sibolga, dan wilayah Tapanuli lainnya juga dapat segera memiliki sertifikat untuk rakyat. Kecepatan pemerintah daerah dalam merespons dan menyiapkan lokasi menjadi faktor penentu keberhasilan program ini secara keseluruhan.

Penugasan Khusus untuk Pengawasan Lapangan

Untuk memastikan proses alokasi hunian berjalan lancar dan tepat sasaran, Menteri Ara menunjuk tiga Direktur Jenderal untuk turun langsung ke lapangan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran ditugaskan untuk menangani wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur bertanggung jawab atas penanganan di Sumatera Barat.

Untuk wilayah Sumatera Utara, Menteri Ara menugaskan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Azis Andriansyah. Penugasan ini diharapkan dapat mempercepat penuntasan proses alokasi hunian dan memastikan bahwa setiap penyintas bencana mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.

Sumber: AntaraNews