Pemerintah Mulai Bangun Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra

Gubernur Sumut Bobby Nasution terus menggenjot percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi, dengan validasi data spesifik sebagai prioritas utama untuk realisasi di lapangan.

Pembangunan huntap di lokasi tersebut merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari pihak nonpemerintah, dalam hal ini Yayasan Buddha Tzu Chi.

Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian sementara dan tetap pasca-bencana, mulai dari Tapanuli hingga Padang.

Pemerintah Indonesia tengah menggenjot pembangunan perumahan permanen di Sumatera Utara bagi korban banjir dan tanah longsor, sekaligus memperluas hunian sementara. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat untuk pemulihan pascabencana yang berkelanjutan, den

Pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Tapanuli Utara dan Selatan, memastikan pemulihan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak dan mendorong percepatan pembangunan huntap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar lokasi huntap penyintas Sumatera tidak jauh dari fasilitas umum, memastikan keamanan dan aksesibilitas bagi korban bencana.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman instruksikan lokasi Perumahan Korban Bencana Sumatra harus dekat fasilitas umum dan bebas bencana, demi percepatan pemulihan. Ini menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan pascabencana.

Ara mengatakan semua tergantung kecepatan dari pemerintah daerah juga untuk pembangunan hunian lewat gotong royong ini.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terus menggenjot percepatan **Pembangunan Huntap Sumut** bagi korban banjir dan longsor, menargetkan verifikasi data rampung akhir 2025 agar masyarakat segera memiliki hunian tetap.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan dan pemulihan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait memulai Pembangunan Hunian Tetap Tapteng bagi warga terdampak bencana, menandai langkah penting pemulihan pascabencana di Tapanuli Tengah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi memulai pembangunan hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara, ditargetkan selesai awal 2026, menegaskan komitmen negara dalam pemulihan.

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mengatakan progres pembersihan lumpur sudah hampir tuntas.

Sisa pembangunan sebesar 7 persen saat ini masih dalam tahap pendataan rinci sekaligus proses konstruksi di lapangan.

Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana, meliputi 49 sekolah di Aceh, 15 sekolah di Sumatera Utara dan lainnya.

Sejumlah toko yang sebelumnya lumpuh kini kembali beroperasi, menandai kebangkitan aktivitas perdagangan di wilayah tersebut.

Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha, tetapi juga memberikan dukungan nyata.

Total, Rp537,22 miliar telah tersalurkan untuk stimulan perbaikan sebanyak 26.849 unit rumah, melanjutkan penyaluran bertahap yang pada Maret 2026.

Seluruh kementerian dan lembaga diminta memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang telah memperoleh dukungan anggaran.

Tito menjelaskan, pembangunan huntap diprioritaskan bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun hilang akibat bencana.

Di tengah keterbatasan tersebut, Milawati memilih untuk bangkit. Bersama keluarganya, ia membuka usaha kecil di kawasan huntara.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Saat ini penanganan bencana di Sumatra telah memasuki tahap pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.