KPK OTT Bupati Ponorogo, Kasus Mutasi dan Promosi Jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi OTT kesepuluh di tahun 2026.

KPK melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap beberapa pejabat dari OPD di Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Mapolres setempat.

KPK belum mau membeberkan lebih jauh pihak-pihak yang diamankan maupun dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi OTT tersebut.

Saat dikonfirmasi hal itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo masih menjawab normatif.

Selain Bupati Lampung Tengah, KPK juga dikabarkan menangkap DPRD setempat.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Bupati Lampung Tengah itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KPK melakukan penangkapan terhadap beberapa individu di Ponorogo yang terlibat dalam kasus korupsi. Siapa saja yang ditangkap?

KPK menyita sejumlah uang tunai dalam OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang diduga terlibat korupsi mutasi dan rotasi jabatan, memicu rasa penasaran publik.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama enam orang lainnya kini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT. Apa dugaan kasusnya?

Dalam operasi senyap tersebut, penyidik mencokok Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

KPK telah mengidentifikasi tujuh orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo, termasuk Bupati Sugiri Sancoko dan sejumlah pejabat penting, terkait dugaan korupsi mutasi jabatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama enam orang lainnya ke Jakarta setelah terjaring OTT KPK Bupati Ponorogo terkait dugaan korupsi mutasi jabatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa di Muara Enim, menyita sejumlah dokumen krusial untuk memperkuat bukti. Penyitaan dokumen kasus Muara Enim ini menjadi langkah penting dalam penyidikan.

Dia adalah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Titin Rita Lestari.

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Muara Enim Edison menerima jatah lima persen dari setiap setoran rekanan. Skandal korupsi Bupati Muara Enim ini melibatkan distribusi uang melalui rekening nomine dan telah menyeret empat tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **KPK Suap Proyek Muara Enim** senilai Rp500 juta, melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta untuk memuluskan proyek pengadaan. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana modusnya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan modus Bupati Tulungagung Reimburse Belanja Pribadi kepada OPD, melibatkan uang tunai dan barang mewah yang mencapai ratusan juta rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti modus pemerasan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang dinilai mengerikan karena melibatkan surat pernyataan pengunduran diri ASN tanpa tanggal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya modus korupsi Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang menggunakan surat pernyataan untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, membuat publik penasaran akan detailnya.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo resmi menjadi tersangka kasus korupsi pemerasan oleh KPK, mengenakan rompi tahanan oranye setelah ditangkap dalam operasi senyap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita uang tunai Rp756,8 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari, mengungkap dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong yang menarik perhatian publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka korupsi proyek, diduga mematok imbalan hingga 15 persen dari nilai proyek di Dinas PUPRPKP, memicu pertanyaan besar tentang integritas pejabat daer