KPK Dikabarkan OTT di Tangerang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi OTT kesepuluh di tahun 2026.

KPK sedang melaksanakan penyelidikan secara rahasia di daerah Jawa Timur.

KPK belum mau membeberkan lebih jauh pihak-pihak yang diamankan maupun dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi OTT tersebut.

Bea Cukai berkomitmen bersikap kooperatif dan menghormati proses berlangsung.

Ketika ditanya materi kasus terkait dugaan suap atau pemerasan, Fitroh mengatakan hal tersebut masih didalami KPK.

Penggeledahan lanjutan dilakukan pada Rabu (17/12). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan tim penyidik menyasar sejumlah kantor strategis.

KPK kembali melakukan OTT dengan menangkap Bupati Ardito Wijaya dalam dugaan suap pengesahan RAPBD, Rabu (10/12/2025).

KPK bergerak melakukan kegiatan tertangkap tangan atau OTT atas dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu (10/12).

Selain Bupati Lampung Tengah, KPK juga dikabarkan menangkap DPRD setempat.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Bupati Lampung Tengah itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Fitroh pun membenarkan, usai terjaring OTT, sang kepala daerah langsung diperiksa intensif.

Operasi ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.

KPK menitipkan satu unit mobil sitaan dari mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu kepada Pemerintah Kabupaten Tolitoli. Mobil sitaan ini akan digunakan untuk kebutuhan operasional Pemkab Tolitoli.

Polisi berhasil menetapkan 11 tersangka kasus pemerasan perusahaan tambang di Kendari. Modus blokade jalur hauling dan permintaan uang terungkap, simak detailnya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti **modus korupsi kepala daerah** yang terus berulang setelah 10 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025-2026, menunjukkan rapuhnya integritas individu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari meminta imbalan proyek sekitar 10-15 persen untuk membagikan uang tunjangan hari raya (THR) kepada warganya, memicu penyelidikan serius atas dugaan Bupati Rejang Lebong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.