KPK Klaim Cuma Membenarkan OTT, Tak Bilang Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Ditangkap

Menurut Tito, sejauh ini pemerintah telah melakukan pencegahan terhadap korupsi dengan melakukan sejumlah kegiatan.

Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/8/2025) sore, sambil menenteng koper.

Terlihat Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dikawal penyidik KPK saat berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

KPK dalam kegiatan OTT tersebut mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Sultra.

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebelumnya sempat membantah ditangkap KPK.

Hal itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Hal itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

KPK telah melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz, serta dua pejabat lainnya.

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebelumnya membantah ditangkap KPK.

Dari LHKPN dilaporkan Abdul Azis, aset terbesar dimiliki politisi Partai NasDem itu berupa tanah dan bangunan senilai Rp5,9 miliar di Kendari dan Mamuju.

Abdul Azis mengaku kaget disebut-sebut terjaring OTT KPK. Alasannya, keluarga dan kerabatnya langsung bertanya-tanya kabar OTT KPK tersebut.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti. Namun jumlah barang bukti akan diberikan perkembangan berikutnya.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan enam barang yang disita dari Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri Faizal Assegaf. **Penyitaan KPK Faizal Assegaf** ini diduga kuat terkait kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KPK mengungkap keresahan kepala dinas di Tulungagung akibat dugaan pemerasan oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo dengan modus ancaman surat mundur dan penagihan uang rutin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo atur pemenang jasa kebersihan dan keamanan serta pengadaan alkes, usai terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka pemerasan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan anggaran dinas, menyusul penetapan tersangka Bupati Tulungagung. Simak selengkapnya peringatan tegas KPK ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.