Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Borneo FC vs Semen Padang: Bekuk Kabau Sirah, Pesut Etam Samai Poin Persib Bandung

{{caption}}
Di Momen El Rumi Sungkeman, Ahmad Dhani Sebut Tak Ada Anaknya yang Durhaka hingga Ungkap Janji di Akhirat

{{caption}}
Ratusan Siswa dan Guru SMAN 6 Bandar Lampung Bertumbangan Usai Santap Menu MBG

{{caption}}
Cerita Polisi ‘Sang Penjaga Malam’, Borong Dagangan Lansia hingga Antar Pulang Pakai Motor Patroli

{{caption}}
Program MBG Buka Lapangan Kerja Baru, Eks Korban PHK Massal Kini Bisa Kembali Menafkahi Keluarga

{{caption}}
Hasil Madura United vs Dewa United: Ricky Kambuaya Gacor, Laskar Sape Kerrab Tertahan di Zona Merah

Topik Terkait
{{caption}}
Usai OTT, Polres Pekalongan Fasilitasi Dua Ruang Khusus untuk Periksa Saksi

Informasi yang beredar menyebut pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari OTT yang sebelumnya menyeret nama Fadia Arafiq.

OTT
{{caption}}
Bupati Pekalongan Kena OTT, KPK Segel Kantor Sekda Hingga Dinas

Selain ruang kerja bupati, KPK juga menyegel ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan.

KPK
{{caption}}
FOTO: Bupati Nonaktif Kolaka Timur Abdul Aziz Jalani Pemeriksaan KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi RSUD

Bupati nonaktif Kolaka Timur, Abdul Aziz, keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

{{caption}}
KPK Geledah dan Segel Kantor Kemenkes, Cari Bukti Kasus Korupsi Pembangunan Rumah Sakit di Koltim

Penggeledahan itu dilakukan KPK terkait penyelidikan dengan kasus pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Timur.

{{caption}}
Tangkap Bupati Kolaka Timur, KPK Jerat 5 Tersangka Korupsi Pembangunan RSUD Senilai Rp126,3 M

Proyek pembangunan RSUD itu memakan anggaran pusat senilai Rp4,5 triliun untuk 12 daerah dengan salah satunya Kolaka Timur yang dianggarkan senilai Rp126,3 M.

KPK
{{caption}}
Mendagri Tito Buka Suara Soal OTT Bupati Kolaka Timur: Berkali-kali Pencegahan Dilakukan, Ada Aja Oknum Melanggar

Menurut Tito, sejauh ini pemerintah telah melakukan pencegahan terhadap korupsi dengan melakukan sejumlah kegiatan.

{{caption}}
FOTO: Bupati Kolaka Timur Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK

Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/8/2025) sore, sambil menenteng koper.

{{caption}}
Dibawa Penyidik KPK ke Jakarta, Begini Penampakan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis di Bandara Sultan Hasanuddin

Terlihat Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dikawal penyidik KPK saat berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

{{caption}}
KPK Tegaskan OTT Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Bukan Drama: Ada Fakta-Fakta Perbuatannya

KPK dalam kegiatan OTT tersebut mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Sultra.

{{caption}}
Ditangkap Usai Ikut Rakernas NasDem, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Diboyong KPK ke Jakarta Jumat Sore

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebelumnya sempat membantah ditangkap KPK.

{{caption}}
Drama Penangkapan Bupati Koltim, Sempat Bantah dan Gelar Jumpa Pers Bareng NasDem

Hal itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

{{caption}}
KPK Tangkap Bupati Koltim Usai Ikuti Rakernas NasDem di Makassar

Hal itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

KPK
{{caption}}
KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

{{caption}}
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

{{caption}}
KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

{{caption}}
KPK Dorong Lembaga Khusus Pengawas Kaderisasi Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

{{caption}}
KPK: Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu Belum Optimal, Ini Usulan Reformasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu yang dinilai belum optimal, ditandai indikasi penyuapan dan celah integritas penyelenggara. Simak lima usulan reformasi KPK untuk pemilu yang lebih berintegritas dan bebas kor

{{caption}}
KPK Ungkap Kronologis Korupsi Bupati Kolaka Timur, Proyek RSUD Rp126,3 M

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyampaikan kronologis dari kasus korupsi yang menjerat Bupati Kolaka Timur Abd Azis

{{caption}}
Gelar OTT di Kolaka Timur, KPK Segel Ruang Kepala Dinkes Kesehatan hingga Bupati

Penyegelan itu dilakukan oleh KPK antara pukul 13.00 Wita hingga 14.00 Wita.

{{caption}}
Terduga Korupsi Terjaring OTT Diperiksa KPK di Polda Sultra, Tak Ada Bupati Kolaka Timur

Penyidik KPK meminjam ruangan untuk pemeriksaan sejumlah pihak yang terjaring OTT KPK di Koltim.

{{caption}}
KPK Klaim Cuma Membenarkan OTT, Tak Bilang Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Ditangkap

KPK) meluruskan kabar terkait OTT yang terjadi di Kabupaten Kolaka Timur.

{{caption}}
Profil Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Eks Polisi yang Kaget Disebut-sebut Ditangkap KPK

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebelumnya membantah ditangkap KPK.

{{caption}}
Segini Besaran Kekayaan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis yang Kaget Dibilang Ditangkap KPK

Dari LHKPN dilaporkan Abdul Azis, aset terbesar dimiliki politisi Partai NasDem itu berupa tanah dan bangunan senilai Rp5,9 miliar di Kendari dan Mamuju.