Ditangkap Usai Ikut Rakernas NasDem, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Diboyong KPK ke Jakarta Jumat Sore

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebelumnya sempat membantah ditangkap KPK.

Oleh Muhamad Agil Aliansyah - Reporter

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat (8/8) sore.

“Perkiraan tiba di Jakarta siang atau sore ini,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (8/8).

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan hal yang sama dengan Budi.

“Pukul 15.00 WIB insyaAllah tiba di K4 (Gedung Merah Putih KPK, Jakarta),” ujar Fitroh saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (8/8), sebagaimana dikutip dari Antara.

Kronologi Penangkapan Bupati Kolaka Timur

Diketahui, KPK menangkap Abdul Azis usai yang bersangkutan mengikuti Rakernas Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, KPK dikabarkan telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menangkap Abdul Azis, sehingga dirinya membantah informasi tersebut.

"Alhamdulillah, hari ini saya ada di samping Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR) dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas NasDem," ujar Abdul Azis kepada jurnalis jelang Rakernas NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/8) sore.

Pada Kamis (7/8) malam, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan KPK telah menangkap tujuh orang dari dua lokasi terkait OTT di Sultra.

“Tim yang di Jakarta membawa atau mengamankan tiga orang. Kemudian tim dari Kendari atau Sulawesi Tenggara, kami mengamankan 4 orang,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8) malam.

Guntur mengatakan tujuh orang yang ditangkap tersebut berlatar belakang aparatur sipil negara dan swasta.

Selain itu, dia mengatakan terdapat satu tim yang masih bertugas di Sulawesi Selatan. Walaupun demikian, dia tidak menyampaikan apakah tim tersebut bergerak di Makassar atau bukan.

Adapun kasus tersebut berkaitan dengan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sakit.