KPK Tangkap Bupati Koltim Usai Ikuti Rakernas NasDem di Makassar

Bupati nonaktif Kolaka Timur, Abdul Aziz, keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Menurut Tito, sejauh ini pemerintah telah melakukan pencegahan terhadap korupsi dengan melakukan sejumlah kegiatan.

Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/8/2025) sore, sambil menenteng koper.

Terlihat Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dikawal penyidik KPK saat berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

KPK dalam kegiatan OTT tersebut mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Sultra.

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebelumnya sempat membantah ditangkap KPK.

Hal itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

KPK telah melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz, serta dua pejabat lainnya.

KPK) meluruskan kabar terkait OTT yang terjadi di Kabupaten Kolaka Timur.

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebelumnya membantah ditangkap KPK.

Dari LHKPN dilaporkan Abdul Azis, aset terbesar dimiliki politisi Partai NasDem itu berupa tanah dan bangunan senilai Rp5,9 miliar di Kendari dan Mamuju.

Abdul Azis mengaku kaget disebut-sebut terjaring OTT KPK. Alasannya, keluarga dan kerabatnya langsung bertanya-tanya kabar OTT KPK tersebut.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Edison maju dalam Pilkada Muara Enim 2024 berpasangan dengan Sumarni. Pasangan ini diusung Partai NasDem, Golkar, dan PDI Perjuangan.

Sahroni mengklaim, NasDem sudah menjalankan kewajiban 30 persen caleg perempuan sejak lama.

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

Baik NasDem maupun Gerindra menyatakan mereka baru mendengar isu tersebut dan tidak ada rencana untuk bergabung.