KPK Tangkap Bupati Koltim Usai Ikuti Rakernas NasDem di Makassar

Bupati nonaktif Kolaka Timur, Abdul Aziz, keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Menurut Tito, sejauh ini pemerintah telah melakukan pencegahan terhadap korupsi dengan melakukan sejumlah kegiatan.

Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/8/2025) sore, sambil menenteng koper.

Terlihat Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dikawal penyidik KPK saat berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

KPK dalam kegiatan OTT tersebut mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Sultra.

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebelumnya sempat membantah ditangkap KPK.

Hal itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

KPK telah melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz, serta dua pejabat lainnya.

KPK) meluruskan kabar terkait OTT yang terjadi di Kabupaten Kolaka Timur.

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebelumnya membantah ditangkap KPK.

Dari LHKPN dilaporkan Abdul Azis, aset terbesar dimiliki politisi Partai NasDem itu berupa tanah dan bangunan senilai Rp5,9 miliar di Kendari dan Mamuju.

Abdul Azis mengaku kaget disebut-sebut terjaring OTT KPK. Alasannya, keluarga dan kerabatnya langsung bertanya-tanya kabar OTT KPK tersebut.

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

Baik NasDem maupun Gerindra menyatakan mereka baru mendengar isu tersebut dan tidak ada rencana untuk bergabung.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh menawarkan konsep blok politik, bukan merger atau fusi partai, menanggapi isu NasDem dan Gerindra akan merger.

Jubir PSI ungkap isi pembicaraan empat mata dengan Jokowi. Singgung isu upaya pengambilalihan NasDem.

Bestari mengungkapkan, salah faktor yang menyebabkan kader NasDem maupun partai lainnya gabung ke PSI karena faktor Jokowi.