KPK OTT Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Sita Sejumlah Barang Bukti

Bupati nonaktif Kolaka Timur, Abdul Aziz, keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Proyek pembangunan RSUD itu memakan anggaran pusat senilai Rp4,5 triliun untuk 12 daerah dengan salah satunya Kolaka Timur yang dianggarkan senilai Rp126,3 M.

Menurut Tito, sejauh ini pemerintah telah melakukan pencegahan terhadap korupsi dengan melakukan sejumlah kegiatan.

Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/8/2025) sore, sambil menenteng koper.

Terlihat Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dikawal penyidik KPK saat berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

KPK dalam kegiatan OTT tersebut mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Sultra.

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebelumnya sempat membantah ditangkap KPK.

Hal itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Hal itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

KPK telah melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz, serta dua pejabat lainnya.

KPK) meluruskan kabar terkait OTT yang terjadi di Kabupaten Kolaka Timur.

Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebelumnya membantah ditangkap KPK.

Surya Paloh mengatakan, Partai NasDem konsisten pada penegakkan hukum. Dia menegaskan tidak akan ada deviasi terkait hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota DPRD Tulungagung mengetahui praktik pemerasan yang dilakukan kakaknya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dalam kasus yang terungkap melalui OTT KPK Tulungagung.