Kompolnas Ingatkan Polri, Usut Tuntas dan Terbuka Kasus AKBP Didik

Pnetapan tersangka dilakukan usai kepolisian menggelar perkara pada Rabu (29/4).

Kejaksaan Tinggi NTB telah menerima SPDP Koko Erwin, bandar narkotika yang diduga menyuap AKBP Didik Putra Kuncoro, memicu penyelidikan lebih lanjut atas kasus suap narkotika ini.

AKBP Didik Putra Kuncoro, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi kepolisian setelah terseret kasus penyalahgunaan narkoba.

Eks Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, telah resmi diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) dan saat ini sedang menjalani proses penahanan.

Tes urine massal ini merupakan langkah nyata Polri dalam memperkuat pengawasan internal serta mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anggotanya.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang etik yang digelar di Gedung TNCC Mabes Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kamis (19/2).

Kompolnas meyakini hukuman diputuskan Propam Polri dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri nantinya AKBP Didik adalah sanksi paling maksimal.

AKBP Didik Putra sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani gelar perkara di Direktorat Tindak Narkoba Bareskrim Polri.

Dari LHKPN itu tercatat AKBP Didik Putra memiliki harta cukup fantastis.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman menilai. tindakan tersebut adalah bukti Polri tidak menoleransi apabila ada pelanggaran hukum, termasuk kepada anggota.

Polri sedang menyelidiki dugaan penggunaan narkoba oleh Kapolres Bima Kota yang nonaktif, yang diduga telah terjadi sejak Agustus 2025.

Polri telah menetapkan tanggal 19 Februari 2026 untuk menggelar sidang etik bagi AKBP Didik Putra Kuncoro.

Menurut Listyo, regulasi baru tidak diperlukan karena penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian.

Komisi Reformasi melaporkan hasil kerja serta rekomendasi di tubuh Polri kepada Presiden Prabowo.

Gedung baru tersebut diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas pengawasan fungsional terhadap Polri.

Kompolnas menekankan pentingnya transparansi rekrutmen Akpol di Polda Jatim untuk memastikan proses seleksi calon taruna berjalan akuntabel dan bebas kecurangan, menarik minat calon polisi berkualitas.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan pengawasan langsung seleksi anggota Polri di Jambi untuk memastikan proses rekrutmen berjalan bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH) guna menghasilkan calon anggota berkualitas.

Tim Kompolnas melakukan pengawasan langsung terhadap kesiapan pengamanan Mudik Lebaran 2026 di Pos Terpadu Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, menekankan peningkatan informasi dan pelayanan publik bagi pemudik.

Kejadian berawal saat korban AM bersama istrinya sedang duduk di depan rumah. Tak berselang lama, melintas pelaku dalam kondisi mabuk.

Hal tersebut, Gubernur Koster sampaikan pada konferensi pers penutupan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) ke-12 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

Informasi tersebut ramai diperbincangkan warga, setelah salah satu unggahan di Instagram tersebar luas pada Sabtu (30/5) sekitar pukul 14.00 Wita.

Tak tanggung-tanggung, ia mengancam akan merusak kendaraan korban jika tak diberi uang.

Program penataan penginapan tanpa izin telah dijalankan Kementerian Pariwisata sejak 2025 melalui pendampingan langsung kepada pelaku usaha.

PBNU menegaskan setiap pelaku kekerasan seksual harus diproses secara hukum.