Kompolnas Bicara Sanksi Etik Mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra: Potensi PTDH Sangat Besar

Pnetapan tersangka dilakukan usai kepolisian menggelar perkara pada Rabu (29/4).

Kejaksaan Tinggi NTB telah menerima SPDP Koko Erwin, bandar narkotika yang diduga menyuap AKBP Didik Putra Kuncoro, memicu penyelidikan lebih lanjut atas kasus suap narkotika ini.

AKBP Didik Putra Kuncoro, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi kepolisian setelah terseret kasus penyalahgunaan narkoba.

Eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, diduga terlibat dalam penerimaan uang sebesar Rp 2,8 miliar yang berasal dari aktivitas kejahatan narkoba.

Eks Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, telah resmi diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) dan saat ini sedang menjalani proses penahanan.

Tes urine massal ini merupakan langkah nyata Polri dalam memperkuat pengawasan internal serta mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anggotanya.

Atas dugaan tersebut, Didik dipersangkakan melanggar Pasal 13 huruf F Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang etik yang digelar di Gedung TNCC Mabes Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kamis (19/2).

Kompolnas memastikan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam proses penanganan kasus tersebut.

AKBP Didik Putra sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani gelar perkara di Direktorat Tindak Narkoba Bareskrim Polri.

Dari LHKPN itu tercatat AKBP Didik Putra memiliki harta cukup fantastis.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman menilai. tindakan tersebut adalah bukti Polri tidak menoleransi apabila ada pelanggaran hukum, termasuk kepada anggota.

Akhsan Al Fadhil alias Genda, kurir narkoba sindikat Erwin, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri usai ditangkap di Pekanbaru, Riau, pada 24 Februari 2026, membuka tabir baru peredaran narkotika.

Pemeriksaan dilakukan secara konfrontir dengan para tersangka lainnya.

Bareskrim menanggapi pernyataan AKBP Didik yang menyatakan bahwa narkoba tersebut tidak memiliki pemilik, dengan membantah klaim tersebut.

Kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolres Bima, AKBP Didik, dikelompokkan menjadi tiga kategori pelaku berdasarkan peran dan keterlibatan masing-masing.

Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Roman Smaradhana Elhaj, mengungkapkan bahwa pencarian Boy terhambat karena masalah identitas yang tidak jelas.

Terduga bandar narkoba kelas kakap, Erwin alias Koko Erwin, sempat melakukan perlawanan saat ditangkap di Tanjung Balai, Sumatera Utara, terkait jaringan eks Kapolres Bima.

Menurut Listyo, regulasi baru tidak diperlukan karena penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian.

Komisi Reformasi melaporkan hasil kerja serta rekomendasi di tubuh Polri kepada Presiden Prabowo.

Gedung baru tersebut diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas pengawasan fungsional terhadap Polri.

Kompolnas menekankan pentingnya transparansi rekrutmen Akpol di Polda Jatim untuk memastikan proses seleksi calon taruna berjalan akuntabel dan bebas kecurangan, menarik minat calon polisi berkualitas.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan pengawasan langsung seleksi anggota Polri di Jambi untuk memastikan proses rekrutmen berjalan bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH) guna menghasilkan calon anggota berkualitas.

Tim Kompolnas melakukan pengawasan langsung terhadap kesiapan pengamanan Mudik Lebaran 2026 di Pos Terpadu Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, menekankan peningkatan informasi dan pelayanan publik bagi pemudik.