Ketum Muhammadiyah Minta KPU dan Bawaslu Tak Asal-asalan Bekerja di Pilkada

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa posisi Polri di bawah presiden adalah hasil pertimbangan matang, menanggapi wacana penempatan Polri di bawah kementerian dan menekankan pentingnya tata kelola yang baik.

Adie menilai, jika pengawasan Bawaslu berjalan dengan lancar maka PSU tak mungkin terjadi.

Komisi II DPR RI juga meminta Kemendagri segera memetakan anggaran untuk digunakan dalam pelaksanaan PSU jika anggaran bersumber dari APBD tidak mencukupi.

Haedar memilih menetipkan pesan pada kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak 2024 ini bisa amanah dalam menjalankan mandat.

Maruf Amin bahkan menyebut KPU tak layak untuk menyelenggarakan Pilkada.

KPU sebelumnya menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang Pilpres 2024.

KPU RI telah menyelesaikan tahapan rekapitulasi nasional Pilpres 2024 dan menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenangnya.

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir meminta para pihak yang belum bisa menerima hasil proses Pemilu 2024 untuk menempuh langkah prosedural hukum yang berlaku.

Pemilu 2024 sudah memasuki tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Haedar meminta semua pihak harus menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil Pemilu dengan sikap legowo, dan kesatria.

Haedar meminta semua pihak menjaga diri dan jangan sampai terjadi pencideraan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam pembangunan gedung dakwah Aisyiyah di Medan, Sumatera Utara, menegaskan pentingnya peran organisasi ini bagi masyarakat.

Muhammadiyah gagas transformasi layanan sosial dari panti asuhan ke komunitas, perkuat kesejahteraan masyarakat dengan model Pusat Solidaritas Kesejahteraan Masyarakat (PSKM).

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.

Lazismu Kabupaten Bangka kembali menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bansos sembako Bangka kepada 42 warga kurang mampu, jelang Idul Adha 1447 H, membantu meringankan beban ekonomi mereka.

Pemerintah RI resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 2026 jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026. Keputusan ini diambil setelah Sidang Isbat dan pemantauan hilal di berbagai lokasi.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menegaskan dukungan penuh terhadap Pembangunan RS Muhammadiyah Lombok Timur yang akan beroperasi Oktober 2026, demi pemerataan layanan kesehatan.

Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.