Ini Pesan Ketum Muhammadiyah Haedar Nasir untuk Pihak yang Belum Bisa Terima Hasil Pemilu
Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir meminta para pihak yang belum bisa menerima hasil proses Pemilu 2024 untuk menempuh langkah prosedural hukum yang berlaku.
pemilu 2024
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir meminta para pihak yang belum bisa menerima hasil proses Pemilu 2024 untuk menempuh langkah prosedural hukum yang berlaku.
Ini Pesan Ketum Muhammadiyah Haedar Nasir untuk Pihak yang Belum Bisa Terima Hasil Pemilu
"Bagi yang belum terima dan itu wajar dalam kontestasi, seperti dalam sepak bola. Kalau ada yang belum menerima ya tempuh langkah-langkah prosedural, secara hukum," ungkap Haedar Nasir di Malang, Rabu (21/2).
Proses itu ditempuh lewat Komisi Pemilihan Umum (KPU) , Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan secara khusus lewat Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak yang menangani kasus konflik Pemilu.
- Pesan Ketum Muhammadiyah untuk Pemenang Pilpres 2024: Jangan Jumawa, Tetap Rendah Hati
- Mahfud: Kisruh Pemilu Bisa Selesai di MK Jika Ada Bukti dan Hakim Berani
- Serda Adan Pembunuh Casis TNI AL Iwan Sutrisman Asal Nias Terancam Hukuman Mati
- Pelototi Sidang Praperadilan Pegi Sedari Awal, Begini Tanggapan KY soal Putusan Hakim Eman
- Tabrak Pos Polisi hingga Hancur di Palembang, Begini Nasib Sopir Dump Truk
- Kejagung Sebut Tambang Timah Tradisional Legal, Ini Alasannya
"Tentu ini tugas dari lembaga-lembaga yang ada, terkait kontestasi, ya mungkin kalau lembaga-lembaga luar kayak LSM silakan saja ya," ungkap Haedar Nasir di Malang, Rabu (21/2).
Para pihak dan lembaga terkait kontestasi juga wajib menjalankan proses berdasarkan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Mereka wajib memberikan ruang sehingga masing-masing percaya terhadap proses penyelesaian tersebut.
"Kita berharap juga lembaga-lembaga yang mengurus soal ini termasuk MK, berdiri tegak di atas objektivitas, keadilan dan keseksamaan, sehingga semuanya saling percaya pada sistem. karena hanya dengan sistem kita menyelesaikan masalah," ungkapnya.
Soal dugaan kecurangan, Haedar melihat bahwa proses hukum melalui institusi terkait harus secara objektif dapat memutuskan itu.
Muhammadiyah menjunjung tinggi moral, etika, konstitusi dan segala peraturan yang berlaku.
"Kita sampai pada bersikap, itu jika sudah ada temuan yang objektif, nah untuk sampai pada temuan yang objektif kan harus ada institusi yang berwenang menentukan kecurangan dan tidak curangnya. Bahwa di sebagian masyarakat muncul pandangan, opini dan temuan itu harus diproses," ungkapnya.
Haedar juga berpesan, bahwa pekerjaan besar telah menunggu bangsa ini untuk melanjutkan perjalanan. Karena itu Haedar mengajak seluruh komponen bangsa mengerahkan kekuatan membangun masa depan.
"Kita masih lemah secara ekonomi, di tingkat masyarakat, kemudian kita masih tertinggal di dalam pendidikan, maka saatnya dimensi pendidikan ekonomi menjadi perhatian pemerintah pusat sampai daerah untuk memberdayakan masyarakat kita," ucap Haedar.
Ketika rakyat kita itu diminta suaranya, saatnya siapa pun pemenangnya, maupun yang tidak menang, berhikmat mencerdaskan, memperdayakan rakyat secara autentik, bukan lagi kalau kampanye kan ada unsur rayu-rayuannya kan, kalau setelah ini yuk kita bangun rakyat kita menjadi rakyat yang maju," jelasnya.
Haedar Nashir atas nama Ketua Umum Muhammadiyah meresmikan Pondok Pesantren Internasional Abdul Malik Fadjar (PPI AMF). Nama Mantan Abdul Malik Fadjar sebagai identitas ponpes sebagai cara meneladani nilai perjuangan, kecerdasan, dan pengabdian guru bangsa.
"Beliau merupakan sosok yang saya takzimi. Kita semua juga tahu kiprah, perjuangan, dan kontribusi beliau. Bukan hanya bagi pendidikan di Muhammadiyah saja, tapi juga kontribusinya bagi pendidikan nasional, termasuk di dalamnya usaha beliau untuk merintis pendirian UMM hingga menjadi universitas bertaraf internasional seperti sekarang,” tuturnya.
Sosok Malik Fadjar selama perjalanan hidupnya dikenal sebagai Tokoh Muhammadiyah yang gigih berjuang di jalur pendidikan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Menteri Agama.
