Ini Pesan Ketum Muhammadiyah Haedar Nasir untuk Pihak yang Belum Bisa Terima Hasil Pemilu

"Bagi yang belum terima dan itu wajar dalam kontestasi, seperti dalam sepak bola. Kalau ada yang belum menerima ya tempuh langkah-langkah prosedural, secara hukum," ungkap Haedar Nasir di Malang, Rabu (21/2).

Proses itu ditempuh lewat Komisi Pemilihan Umum (KPU) , Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan secara khusus lewat Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak yang menangani kasus konflik Pemilu.

Para pihak dan lembaga terkait kontestasi juga wajib menjalankan proses berdasarkan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Mereka wajib memberikan ruang sehingga masing-masing percaya terhadap proses penyelesaian tersebut.

"Kita berharap juga lembaga-lembaga yang mengurus soal ini termasuk MK, berdiri tegak di atas objektivitas, keadilan dan keseksamaan, sehingga semuanya saling percaya pada sistem. karena hanya dengan sistem kita menyelesaikan masalah," ungkapnya.

Soal dugaan kecurangan, Haedar melihat bahwa proses hukum melalui institusi terkait harus secara objektif dapat memutuskan itu.

Muhammadiyah menjunjung tinggi moral, etika, konstitusi dan segala peraturan yang berlaku.

"Kita sampai pada bersikap, itu jika sudah ada temuan yang objektif, nah untuk sampai pada temuan yang objektif kan harus ada institusi yang berwenang menentukan kecurangan dan tidak curangnya. Bahwa di sebagian masyarakat muncul pandangan, opini dan temuan itu harus diproses," ungkapnya.

"Kita masih lemah secara ekonomi, di tingkat masyarakat, kemudian kita masih tertinggal di dalam pendidikan, maka saatnya dimensi pendidikan ekonomi menjadi perhatian pemerintah pusat sampai daerah untuk memberdayakan masyarakat kita," ucap Haedar.

Ketika rakyat kita itu diminta suaranya, saatnya siapa pun pemenangnya, maupun yang tidak menang, berhikmat mencerdaskan, memperdayakan rakyat secara autentik, bukan lagi kalau kampanye kan ada unsur rayu-rayuannya kan, kalau setelah ini yuk kita bangun rakyat kita menjadi rakyat yang maju," jelasnya.

Haedar Nashir atas nama Ketua Umum Muhammadiyah meresmikan Pondok Pesantren Internasional Abdul Malik Fadjar (PPI AMF). Nama Mantan Abdul Malik Fadjar sebagai identitas ponpes sebagai cara meneladani nilai perjuangan, kecerdasan, dan pengabdian guru bangsa.

"Beliau merupakan sosok yang saya takzimi. Kita semua juga tahu kiprah, perjuangan, dan kontribusi beliau. Bukan hanya bagi pendidikan di Muhammadiyah saja, tapi juga kontribusinya bagi pendidikan nasional, termasuk di dalamnya usaha beliau untuk merintis pendirian UMM hingga menjadi universitas bertaraf internasional seperti sekarang,” tuturnya.

Sosok Malik Fadjar selama perjalanan hidupnya dikenal sebagai Tokoh Muhammadiyah yang gigih berjuang di jalur pendidikan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Menteri Agama.