Kemenham Tegaskan Komitmen Kuat Lindungi Pekerja Migran Indonesia di Forum PBB

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) tegaskan komitmen kuat untuk lindungi pekerja migran Indonesia dalam dialog konstruktif dengan Komite PBB di Jenewa, Swiss, guna memperkuat perlindungan HAM.

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Republik Indonesia secara tegas menyatakan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah dialog konstruktif dengan Komite Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss. Delegasi Indonesia berpartisipasi aktif dalam sesi penting yang berlangsung pada awal Desember.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Harniati, menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh memperkuat instrumen serta tata kelola HAM. Fokus utama dari komitmen ini adalah perlindungan optimal bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di berbagai belahan dunia. Dialog ini menjadi wadah strategis untuk menegaskan posisi Indonesia.

Pertemuan di Jenewa tersebut merupakan bagian integral dari siklus pelaporan berkala Indonesia mengenai implementasi Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Proses ini memungkinkan Indonesia untuk memaparkan capaian serta menerima masukan berharga. Tujuannya adalah peningkatan mekanisme perlindungan PMI yang lebih efektif dan berkesinambungan.

Penguatan Perlindungan Melalui Dialog Konstruktif di PBB

Delegasi Indonesia, yang terdiri dari perwakilan berbagai kementerian/lembaga termasuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri, aktif dalam dialog di Jenewa. Kemenham secara khusus berperan menyampaikan perspektif penguatan instrumen HAM nasional dalam pelaksanaan konvensi. Forum ini menjadi momentum penting untuk memaparkan capaian kebijakan berbasis HAM.

Harniati menegaskan, "Delegasi Indonesia menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja migran dan keluarganya." Ia menambahkan bahwa dialog konstruktif dengan komite memberikan masukan berharga, khususnya terkait penguatan perlindungan, peningkatan pengawasan agen perekrutan, serta perbaikan data dan koordinasi antarlembaga. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons isu-isu krusial.

Selain itu, Kemenham juga melihat forum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga di tingkat nasional. Tujuannya adalah menegaskan arah penguatan mekanisme perlindungan ke depan. Pentingnya kerja sama global juga ditekankan oleh Harniati untuk memastikan perlindungan pekerja migran berjalan efektif dan berkesinambungan.

Capaian Indonesia dan Rekomendasi Komite PBB

Dalam sesi dialog tersebut, pemerintah Indonesia mempresentasikan berbagai capaian signifikan yang telah diraih. Ini mencakup penguatan kelembagaan yang relevan, peningkatan mekanisme pengaduan bagi PMI, serta respons cepat terhadap kejahatan lintas negara seperti penipuan daring yang marak terjadi. Upaya ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani berbagai tantangan.

Lebih lanjut, Indonesia juga memperluas kerja sama bilateral dengan berbagai negara tujuan. Tujuannya adalah untuk memastikan rekrutmen yang etis dan penempatan yang lebih aman bagi PMI. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi komprehensif pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal. Komite PBB mengapresiasi transparansi dan kualitas dialog yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia.

Komite PBB juga memberikan sejumlah rekomendasi konstruktif untuk terus memperkuat implementasi konvensi. Kemenham menegaskan bahwa rekomendasi-rekomendasi ini akan menjadi rujukan penting. Hal ini akan digunakan dalam peningkatan kebijakan, penyempurnaan regulasi, serta penguatan koordinasi antarlembaga yang menangani isu pekerja migran di Indonesia.

Peran Indonesia dalam Konvensi Internasional Perlindungan Migran

Indonesia pertama kali berpartisipasi dalam dialog konstruktif mengenai perlindungan pekerja migran pada tahun 2017. Partisipasi ini dilakukan setelah Indonesia meratifikasi konvensi internasional melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Undang-undang ini mengatur tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Ratifikasi ini menunjukkan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap perlindungan PMI di kancah global. Komite Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya sendiri terdiri atas 14 pakar independen. Mereka bertugas memantau pelaksanaan konvensi tersebut oleh negara-negara anggota.

Harniati juga menyampaikan pentingnya kerja sama global untuk memastikan perlindungan pekerja migran berjalan efektif dan berkesinambungan. Ia menyatakan, "Indonesia mendorong kerja sama internasional yang lebih kuat dalam perlindungan pekerja migran, termasuk pentingnya lebih banyak negara meratifikasi konvensi." Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi seluruh pekerja migran di dunia.

Sumber: AntaraNews