Kalangan Kampus Minta Revisi UU Penyiaran Segera Dilakukan

DPRD dan KPID Jawa Barat mendesak DPR RI segera rampungkan Revisi UU Penyiaran untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif konten digital yang belum terawasi.

Revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) terus memicu perdebatan publik, dengan kekhawatiran ancaman terhadap kebebasan pers di tengah perkembangan teknologi digital.

Dalam konteks perlindungan publik, masyarakat semakin disulitkan dengan miliaran informasi. Hoaks dan konten sensasional menyebar dengan cepat.

Karena itu, regulasi penyiaran yang ada saat ini dinilai perlu disesuaikan agar melindungi kualitas penyampaian informasi bagi publik secara lebih efektif.

KPID DKI Jakarta mendorong pembaruan UU Penyiaran untuk memperkuat peran televisi sebagai media informasi yang kredibel di tengah derasnya arus media digital.

Menurut Ketua KPID Jakarta, ekosistem informasi Indonesia saat ini bergerak menuju fase konvergensi media yang tidak lagi membedakan batas antara televisi.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Junico Siahaan, menilai DPR masih terus membahas mengenai kemungkinan pengaturan platform digital.

kepastian hukum dalam undang-undang tersebut sangat penting agar dinamika penyiaran di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan jalurnya

Ketua Umum ATVSI, Imam Sudjarwo menilai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi dan lanskap media saat ini.

Revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 mulai dibahas lagi oleh DPR RI.

Perluasan definisi penyiaran ini sudah harus dilakukan karena keberadaan media berbasis internet.

Menurut dia, revisi UU Penyiaran merupakan sebuah kewajiban

Sekjen ATVSI Gilang Iskandar mengatakan bahwa hadirnya platform digital dapat menjadi ancaman sekaligus peluang bagi stasiun televisi.

Menurut Gilang, UU N0 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah ketinggalan, regulasi tersebut dibuat 23 tahun lalu untuk mengatur penyiaran berbasis frekuensi.

Anggota Komisi 1 DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat dan Sukamta mengapresiasi respons ATVSI karena memberikan jawaban yang konkret.

Revisi UU Penyiaran tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers.

Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas

Ada tiga poin tuntutan organisasi pers pada aksi unjuk rasa ini.

Regulasi yang seharusnya menjadi alat keadilan justru menimbulkan ketimpangan antara media televisi dan platform digital.

Sukamta juga menyoroti tidak mudahnya mengatur ranah digital. Hal ini bukan semata karena persoalan teknis tapi juga reakai dari publik.

UU Penyiaran yang sudah berusia 23 tahun harus menyesuaikan perkembangan media agar tidak mati.

Komisi I DPR akan segera memanggil pihak perwakilan platform digital untuk membahas posisi media over-the-top.

Mahfud MD Kritik Revisi UU Penyiaran: Sangat Keblinger, Masa Media Tidak Boleh Investigasi