Penyiaran Butuh Undang-Undang yang Relevan

Media tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga berpotensi mengubah struktur kehidupan berbangsa.

DPRD dan KPID Jawa Barat mendesak DPR RI segera rampungkan Revisi UU Penyiaran untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif konten digital yang belum terawasi.

Kualitas siaran tidak lagi menjadi isu sektoral, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang berdampak langsung terhadap pembentukan cara berpikir.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat melakukan audiensi ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan diterima langsung Gubernur Ace Hasan.

Masif dan tak terkontrolnya penggunaan media berbasis internet berpengaruh terhadap gatra ideologi melalui perubahan nilai dan cara berpikir.

Karena itu, regulasi penyiaran yang ada saat ini dinilai perlu disesuaikan agar melindungi kualitas penyampaian informasi bagi publik secara lebih efektif.

KPID DKI Jakarta mendorong pembaruan UU Penyiaran untuk memperkuat peran televisi sebagai media informasi yang kredibel di tengah derasnya arus media digital.

Hal ini semakin penting seiring pesatnya pertumbuhan konten Over-The-Top (OTT), platform digital, dan ekosistem media baru di Indonesia.

Sekjen ATVSI Gilang Iskandar mengatakan bahwa hadirnya platform digital dapat menjadi ancaman sekaligus peluang bagi stasiun televisi.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Junico Siahaan, menilai DPR masih terus membahas mengenai kemungkinan pengaturan platform digital.

Di era multiplatform saat ini, muncul pertanyaan menggelitik, masihkan KPI diperlukan? Jawabannya tergantung dari arah kebijakan yang akan diambil.

Kalangan kampus mendukung penuh dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang (RUU) Penyiaran tahun 2002.

Ketua KPID Jabar, Adiyana Slamet, menilai kondisi tersebut mencerminkan perubahan lanskap media yang tak lagi hanya ruang distribusi informasi.

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Kemenekraf resmi meluncurkan program Radio Ekraf di Bandung, memperkuat peran penyiaran sebagai fondasi ekosistem kolaborasi dan pengembangan talenta lokal dalam ekonomi kreatif.

Tugas lembaga independen ini mencakup penetapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), pengawasan isi siaran.

Ratusan Siswa Sekolah Rakyat Belajar Film bersama TVRI di Makassar, membuka peluang menjadi sutradara hingga kameramen. Inisiatif ini bentuk dukungan TVRI pada program Presiden Prabowo.

UIN Palembang sukses menggelar Pelatihan Media Dasar bagi mahasiswa Jurnalistik, membekali mereka dengan keterampilan esensial untuk menjadi jurnalis kreatif dan inovatif di era digital.

Menurut Gilang, UU N0 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah ketinggalan, regulasi tersebut dibuat 23 tahun lalu untuk mengatur penyiaran berbasis frekuensi.

Regulasi yang seharusnya menjadi alat keadilan justru menimbulkan ketimpangan antara media televisi dan platform digital.

Sukamta juga menyoroti tidak mudahnya mengatur ranah digital. Hal ini bukan semata karena persoalan teknis tapi juga reakai dari publik.

UU Penyiaran yang sudah berusia 23 tahun harus menyesuaikan perkembangan media agar tidak mati.

Ketua Umum ATVSI, Imam Sudjarwo menilai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi dan lanskap media saat ini.

Komisi I DPR akan segera memanggil pihak perwakilan platform digital untuk membahas posisi media over-the-top.