Penyiaran

Kualitas siaran tidak lagi menjadi isu sektoral, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang berdampak langsung terhadap pembentukan cara berpikir.

Dalam konteks perlindungan publik, masyarakat semakin disulitkan dengan miliaran informasi. Hoaks dan konten sensasional menyebar dengan cepat.

Tugas lembaga independen ini mencakup penetapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), pengawasan isi siaran.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Junico Siahaan, menilai DPR masih terus membahas mengenai kemungkinan pengaturan platform digital.

P3SPS menjadi rujukan penting dalam mengawal isi siaran agar tetap mendidik.

Lembaga penyiaran tidak boleh terjebak dalam menurunkan standar jurnalistiknya akibat tekanan dari platform digital yang tidak memiliki kode etik yang jelas.

ATVSI gelar workshop bahas DVBI dan DVBNIB, soroti perubahan teknologi penyiaran berbasis internet dan OTT.

Dalam riset kali ini KPID menggandeng 4 Universitas untuk membedah berbagai persoalan penting yang ada di Jawa Barat.

Sapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.

Draf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.