ATVSI Dukung Komisi I DPR Selesaikan Revisi UU Penyiaran

Rangkaian FGD diselenggarakan di Jakarta Rabu 16 Juli 2025, di Bandung Selasa 5 Agustus 2025 dan Semarang 29 Agustus 2025.

UU Penyiaran yang sudah berusia 23 tahun harus menyesuaikan perkembangan media agar tidak mati.

kepastian hukum dalam undang-undang tersebut sangat penting agar dinamika penyiaran di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan jalurnya

Ketua Umum ATVSI, Imam Sudjarwo menilai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi dan lanskap media saat ini.

Komisi I DPR akan segera memanggil pihak perwakilan platform digital untuk membahas posisi media over-the-top.

Kalangan kampus mendukung penuh dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang (RUU) Penyiaran tahun 2002.

Revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 mulai dibahas lagi oleh DPR RI.

Perluasan definisi penyiaran ini sudah harus dilakukan karena keberadaan media berbasis internet.

Menurut dia, revisi UU Penyiaran merupakan sebuah kewajiban

ATVSI Buka Puasa Bersama DPR hingga Kemenkominfo: Tv Indonesia Masih Eksis walau Ekonomi Tak Baik-Baik Saja

Sumbangsih gagasan dan karya dari anak-anak muda sangat dibutuhkan agar lembaga penyiaran televisi maupun radio mampu mempertahankan eksistensinya.

Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran dekan, dosen, dan mahasiswa UNTAG ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat berkelanjutan.

Pemberian bibit tanaman ini sebagai pesan simbolis 'pertumbuhan'. Selain memberikan bantuan sembako, yayasan juga mengajak civitas akademik.

Lembaga penyiaran kini perlu waspada terhadap potensi serangan siber.

Gilang diundang sebagai narasumber untuk memberikan perspektif lembaga penyiaran televisi dalam konteks revisi kebijakan perfilman nasional dslam UU Perfilman.

Menurut Gilang, UU N0 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah ketinggalan, regulasi tersebut dibuat 23 tahun lalu untuk mengatur penyiaran berbasis frekuensi.

DPRD dan KPID Jawa Barat mendesak DPR RI segera rampungkan Revisi UU Penyiaran untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif konten digital yang belum terawasi.

Sekjen ATVSI Gilang Iskandar mengatakan bahwa hadirnya platform digital dapat menjadi ancaman sekaligus peluang bagi stasiun televisi.

Revisi UU Penyiaran tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers.

Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas

Ada tiga poin tuntutan organisasi pers pada aksi unjuk rasa ini.

Sampai Tanya Puan, Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut saat DPR Reses