Gubernur Luthfi Turun Tangan Awasi Proses Pemakzulan Bupati Pati

Dasco menyatakan bahwa Prabowo telah memberikan peringatan yang jelas kepada semua kepala daerah Gerindra untukmenjaga sikap dan etika.

Bupati Pati Sudewo diminta agar menjalankan aktivitas pemerintahannya. Hal itu supaya pemerintahan dan proses pelayanan publik berjalan baik.

"Ya (soal sanksi) itu belum dibicarakan," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/8).

Diketahui, pembentukan Pansus itu usai adanya aksi unjuk rasa terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

11 Demonstras Bupati Pati Sudewo ditangkap kepolisian setelah diduga sebagai provokator.

Mereka menolak kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Pati yang mencapai 250 persen.

Teguran itu disampaikan langsung Tito dengan menghubungi Sudewo yang akhirnya kebijakan menaikan PBB-P2 tersebut dibatalkan.

Baru-baru ini, masyarakat Pati mendesak agar Bupati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya. Menanggapi hal ini, DPRD pun membentuk Pansus Hak Angket.

Apakah mungkin untuk menjatuhkannya hanya dengan satu hari demonstrasi?

Kepala daerah berwenang untuk menentukan kebijakan di wilayahnya, termasuk dalam hal pengaturan pajak.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengingatkan Sudewo untuk lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat.

Angket ini merupakan respons DPRD atas aksi unjuk rasa besar-besaran masyarakat Pati yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Berbagai peristiwa hukum menarik perhatian publik kemarin, mulai dari penegasan status penempatan Polri pasca putusan MK hingga KPK yang melakukan penggeledahan di kantor Bupati Pati untuk mencari bukti tambahan, menjadi sorotan hukum yang patut dicermati

Saat ini kepala daerah untuk Plt Wali Kota Madiun adalah Bagus Panuntun dan Plt Bupati Pati adalah Risma Ardhi.

KPK resmi menahan Bupati Pati Sudewo setelah terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp2,6 miliar dari Bupati Pati Sudewo dan tiga tersangka lainnya terkait dugaan pemerasan, menambah daftar kasus korupsi yang menjeratnya.

Budi mengatakan penyidik mengamankan duit sejumlah miliaran rupiah. Namun detilnya, hal itu akan disampaikan saat jumpa pers sore hari ini.

Bupati Pati Sudewo menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Melalui kebijakan ini, tidak akan ada lagi perbedaan Harga Eceran Tertinggi (HET) antar daerah dari kota hingga pelosok, patokannya akan sama.

Ia juga meminta maaf kepada jajaran Damkar Kota Semarang serta pemilik warung yang menjadi lokasi laporan fiktif.

Tujuan hukuman dijalankan sebagai edukasi dan bisa merasakan betapa susahnya ketika tim bekerja di lapangan.

Penggerebekan ini diduga karena adanya penganiayaan, tindakan diskriminatif dan perbuatan tak manusiawi.

Dia terbukti positif mengonsumsi narkoba saat tim gabungan Ditjenpas Kanwil Jateng melaksanakan inspeksi ke Lapas Kelas I Semarang.

Saksi pun meminta bantuan warga hingga massa berkerumun di lokasi. Massa yang emosi berhasil menangkap salah satu pelaku.