Cerita Mendagri Tegur Bupati Pati Berujung Kenaikan PBB 250% Dibatalkan: Sudah Diperhitungkan Belum Kemampuan Masyarakat

Bupati Pati Sudewo diminta agar menjalankan aktivitas pemerintahannya. Hal itu supaya pemerintahan dan proses pelayanan publik berjalan baik.

Setiap tahun sejumlah daerah memutuskan untuk menaikkan PBB

Mereka menolak kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Pati yang mencapai 250 persen.

Mendagri Tito mengumumkan akan menggelar rapat virtual dengan seluruh kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengambil langkah tegas dengan membentuk tim khusus.

Teranyar, kebijakannya menaikkan pajak hingga 250 persen tuai kontroversi.

Baru-baru ini, masyarakat Pati mendesak agar Bupati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya. Menanggapi hal ini, DPRD pun membentuk Pansus Hak Angket.

Para warga juga menilai pernyataan Bupati Pati Sudewo menyakiti hati masyarakat, yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun.

Kepala daerah berwenang untuk menentukan kebijakan di wilayahnya, termasuk dalam hal pengaturan pajak.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengingatkan Sudewo untuk lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat.

Angket ini merupakan respons DPRD atas aksi unjuk rasa besar-besaran masyarakat Pati yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Pemerintah pusat berharap agar kisruh di Pati berawal dari penetapan pajak 250 persen diputuskan Sudewo dapat segera berakhir.

Berbagai peristiwa hukum menarik perhatian publik kemarin, mulai dari penegasan status penempatan Polri pasca putusan MK hingga KPK yang melakukan penggeledahan di kantor Bupati Pati untuk mencari bukti tambahan, menjadi sorotan hukum yang patut dicermati

Saat ini kepala daerah untuk Plt Wali Kota Madiun adalah Bagus Panuntun dan Plt Bupati Pati adalah Risma Ardhi.

KPK resmi menahan Bupati Pati Sudewo setelah terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp2,6 miliar dari Bupati Pati Sudewo dan tiga tersangka lainnya terkait dugaan pemerasan, menambah daftar kasus korupsi yang menjeratnya.

Budi mengatakan penyidik mengamankan duit sejumlah miliaran rupiah. Namun detilnya, hal itu akan disampaikan saat jumpa pers sore hari ini.

Bupati Pati Sudewo menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Pemindahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Jaksa penuntut KPK punya waktu 14 hari untuk membawanya ke pengadilan untuk disidangkan.

KPK memanggil 7 kepala desa dan sejumlah warga sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo.

KPK semakin dalam mengusut aliran uang calon perangkat desa yang diduga diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, mengungkap praktik pemerasan dalam pengisian jabatan yang meresahkan.

Ada angka berbeda terhadap masing-masing jabatan diperjualbelikan.

Jion adalah satu dari empat pihak yang berstatus tersangka dalam kasus rasuah jual-beli jabatan di Kabupaten Pati.