Istana Buka Suara Heboh Pajak Naik: Tiap Tahun Pasti Ada Daerah Putuskan Kenaikan PBB

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan pemerintah daerah saat ini harus kreatif mencari ruang-ruang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dasco menyatakan bahwa Prabowo telah memberikan peringatan yang jelas kepada semua kepala daerah Gerindra untukmenjaga sikap dan etika.

Langkah itu harus dilakukan melalui peraturan wali kota baru yang membatalkan aturan sebelumnya.

DPR telah menggelar rapat bersama Mendagri membahas perkembangan situasi di Pati.

Istana membantah kebijakan penaikan tarif PBB sebesar 250 persen yang berujung pada demo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dampak dari efisien anggaran

Mereka menolak kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Pati yang mencapai 250 persen.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengambil langkah tegas dengan membentuk tim khusus.

Teguran itu disampaikan langsung Tito dengan menghubungi Sudewo yang akhirnya kebijakan menaikan PBB-P2 tersebut dibatalkan.

Baru-baru ini, masyarakat Pati mendesak agar Bupati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya. Menanggapi hal ini, DPRD pun membentuk Pansus Hak Angket.

Para warga juga menilai pernyataan Bupati Pati Sudewo menyakiti hati masyarakat, yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun.

Kepala daerah berwenang untuk menentukan kebijakan di wilayahnya, termasuk dalam hal pengaturan pajak.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengingatkan Sudewo untuk lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat.

Yang menjadi perhatian utama bukanlah identitas pemilik atau afiliasi politik pengelola SPPG, melainkan kepatuhan terhadap aturan.

Prasetyo menegaskan, penyesuaian batas usia pensiun tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan institusi dan dilakukan berdasarkan kajian yang matang.

Menurut dia, Said Iqbal sudah memiliki banyak pengalaman dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh.

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh mempercepat Program Pangan dan Hilirisasi, serta sektor riil lainnya, guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait pengisian jabatan nonoperasional Polri oleh kalangan sipil adalah hal yang sah, namun harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Usulan Sipil di.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan lembaga pengawasan, dengan segera menginventarisasi kebutuhan sumber daya dan anggaran untuk memperkuat kinerja pemberantasan korupsi.