Protes Kenaikan Pajak PBB Meluas, Pimpinan DPR Ingatkan Pemda Soal Daya Beli Masyarakat

Komisi II DPR RI serius mengawal kebijakan peningkatan modal minimum bank daerah. Langkah ini penting untuk mencegah tekanan fiskal daerah dan menjaga stabilitas Bank Pembangunan Daerah.

Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah daerah yang inflasinya melebihi rata-rata nasional untuk segera bertindak. Langkah-langkah **pengendalian inflasi daerah** menjadi krusial demi stabilitas ekonomi.

Bapemperda DPRD Jabar berkonsultasi dengan Kemendagri mengenai Raperda Penyesuaian Pajak Daerah, sebuah langkah krusial di tengah efisiensi anggaran pusat yang berpotensi memengaruhi masyarakat luas.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menekankan pentingnya penyampaian aspirasi proporsional dalam unjuk rasa di depan Gedung Parlemen. Apa dampaknya jika tidak?

DPRD Kabupaten Tangerang memastikan tidak ada pembahasan kenaikan PBB Tangerang, hanya pemutakhiran dan penyesuaian NJOP. Apa dampaknya bagi masyarakat?

Setiap tahun sejumlah daerah memutuskan untuk menaikkan PBB

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Aria Bima mengingatkan pemerintah jelang HUT RI ke-80.

Teguran itu disampaikan langsung Tito dengan menghubungi Sudewo yang akhirnya kebijakan menaikan PBB-P2 tersebut dibatalkan.

Para warga juga menilai pernyataan Bupati Pati Sudewo menyakiti hati masyarakat, yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun.

Tito mengatakan Kemendagri langsung menerjunkan tim ke Kabupaten Pati, Jawa Tengah setelah mendapat informasi tersebut.

Bima menjelaskan, saat ini rata-rata realisasi pendapatan di daerah masih di bawah angka 23 persen dari target yang ditetapkan.

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan Maharani mengungkapkan rasa duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon saat sidang DPR.

Selain THR, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) juga mengatur mengenai hak-hak serta jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga.

UU PPRT resmi disahkan DPR. Aturan ini mengatur hak pekerja rumah tangga, mulai dari upah, jam kerja, cuti, hingga jaminan sosial.

Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 menetapkan kebijakan ini, yang mulai berlaku dari 8 April hingga 31 Desember 2025.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan keringanan dengan menghapus pembayaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Selain memotong pajak, Pemerintah Kota Tangerang juga menjelaskan berbagai program yang secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sudah bertemu langsung dengan Wali Kota Cirebon Effendi Edo.

Dengan pembatalan itu maka rencana-rencana perbaikan infrastruktur akan dibatalkan, kata dia.

Bupati Pati Sudewo mengatakan kebijakan kenaikan Pajak PBB jadi 250 persen bukan angka paten.