LIVE

Kabar Gembira, Pemkab Bekasi Gratiskan Tunggakan Pajak PBB

Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan keringanan dengan menghapus pembayaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan.

pajak
Pemkab Bekasi menggelar Lomba Kampung Bersih 'Bangkit Maju Sejahtera' 2025. Ajang ini bertujuan menanamkan kesadaran kolektif warga akan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Pemkab Bekasi menggelar Lomba Kampung Bersih 'Bangkit Maju Sejahtera' 2025. Ajang ini bertujuan menanamkan kesadaran kolektif warga akan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. (Planet Merdeka)

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah memutuskan untuk membebaskan pembayaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan, sesuai dengan Instruksi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. "Insya Allah kita mengikuti apa yang disarankan oleh Bapak Gubernur," ujar Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat diwawancarai oleh Antara pada Selasa (19/8/2025).

Asep mengungkapkan bahwa ia menerima saran langsung dari Dedi Mulyadi agar Kabupaten Bekasi membebaskan tunggakan PBB bagi masyarakatnya beberapa waktu lalu. Saran tersebut diterima dengan baik dan segera diimplementasikan oleh Pemkab Bekasi. Ia menambahkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil menjadi pertimbangan utama bagi Pemkab Bekasi untuk mengikuti instruksi dari Dedi Mulyadi. Diharapkan kebijakan ini dapat meringankan beban ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

"Pertimbangannya, sekarang ini kan secara ekonomi sedang tidak baik-baik saja, mungkin dengan adanya kebijakan Pak Gubernur ya kita mengikuti apa yang disarankan oleh Bapak Gubernur," tambahnya. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Tingkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak

Di bidang properti, NJOP merupakan nilai yang ditetapkan negara sebagai dasar pengenaan pajak bagi PBB. Perkembangan sebuah kawasan, membuat
Di bidang properti, NJOP merupakan nilai yang ditetapkan negara sebagai dasar pengenaan pajak bagi PBB. Perkembangan sebuah kawasan, membuat © 2025 Liputan6.com

Di sisi lain, dia juga berharap agar masyarakat semakin patuh dalam membayar pajak setelah pemerintah memberikan keringanan terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Harapannya masyarakat bayar tepat pada waktunya, jangan sampai menunggak lagi, jangan mentang-mentang gratis terus ke depan menunggak lagi," ucapnya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya telah meminta semua bupati dan wali kota di daerahnya untuk menghapuskan tunggakan PBB sebagai salah satu bentuk hadiah untuk memperingati HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. "Provinsi Jawa Barat mengimbau atau mengajak karena kewenangan ada di bupati dan wali kota untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang seperti yang diberlakukan pada Pajak Kendaraan Bermotor," jelasnya.

Kepatuhan dalam membayar pajak

Di bidang properti, NJOP merupakan nilai yang ditetapkan negara sebagai dasar pengenaan pajak bagi PBB. Perkembangan sebuah kawasan, membuat
Di bidang properti, NJOP merupakan nilai yang ditetapkan negara sebagai dasar pengenaan pajak bagi PBB. Perkembangan sebuah kawasan, membuat © 2025 Liputan6.com

Dedi menekankan pentingnya untuk mengurangi beban pajak yang dirasa terlalu berat agar masyarakat lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya. "Beban yang berat bagi masyarakat seharusnya diringankan dan selanjutnya agar membangun tradisi membayar pajak sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan tidak bersifat memberatkan," katanya. Ia berharap bahwa kebijakan ini dapat menciptakan semangat kolektif dalam membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, ditambah dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan pajak, diyakini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. "Imbauan ini mudah-mudahan bisa diikuti. Provinsi Jawa Barat harus dibangun dengan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat taat bayar pajak, pemerintah mampu mengelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Pandasurya Wijaya
Editor Pandasurya Wijaya
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pembelaan dan Kekecewaan Nadiem Makarim

{{caption}}
Konsumsi Susu Nasional Mau Digenjot, Ini Agenda Besar Pemerintah di 2026

{{caption}}
Siang Dampingi Prabowo Makan MBG, Malamnya Dadan Dicopot dari Kepala BGN

{{caption}}
Prabowo Rombak Pimpinan BGN, Tekankan Perbaikan Kinerja dan Tata Kelola

{{caption}}
3 Petinggi BGN Dicopot di Tengah Isu Jual Beli Titik SPPG, Ini Jawaban Istana

{{caption}}
Profil Mayjen TNI Trenggono, Wakil Kepala BGN yang Baru

Topik Terkait
{{caption}}
Pemkab Jember Hapus Denda Pajak Daerah hingga Juni 2026: Angin Segar bagi Wajib Pajak

Pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan program penghapusan denda pajak daerah hingga Juni 2026, memberikan keringanan signifikan bagi wajib pajak di tengah tantangan ekonomi global. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan dan mendukung pembanguna

Penghapusan Denda Pajak Jember
{{caption}}
Palangka Raya Hapus Denda PBB: Dorong Kepatuhan Warga dan Tingkatkan PAD

Pemerintah Kota Palangka Raya memberlakukan kebijakan penghapusan denda PBB hingga 30 Juni, langkah strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Palangka Raya
{{caption}}
Pemkab Bogor Berlakukan Relaksasi PBB Bogor 2026: Bebas Pajak hingga Diskon Tunggakan

Pemerintah Kabupaten Bogor meluncurkan program Relaksasi PBB Bogor 2026, menawarkan pembebasan pajak hingga diskon besar untuk tunggakan demi meringankan beban warga dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Relaksasi PBB Bogor
{{caption}}
Kabar Gembira! Pemkot Bandung Beri Keringanan Denda PBB hingga Akhir 2025, Bayar Pokoknya Saja

Pemkot Bandung memberikan keringanan denda PBB hingga Desember 2025 untuk piutang pajak 2024 ke bawah. Manfaatkan kesempatan emas ini, bayar pokoknya saja!

Diskon Pajak
{{caption}}
Jangan Ketinggalan! Program Keringanan Pajak Karawang Berakhir 30 September, Ada Diskon Hingga 50% untuk PBB-P2

Bupati Karawang mengajak masyarakat memanfaatkan program Keringanan Pajak Karawang dengan penghapusan denda dan diskon PBB-P2. Jangan lewatkan kesempatan ini!

Keringanan Pajak Karawang
{{caption}}
Wujudkan Kebijakan Pro Rakyat, Wali Kota Semarang Agustina Hadirkan Relaksasi Pajak Daerah

Agustina menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang inklusif.

Pemkot Semarang
{{caption}}
6 Juta Warga Jabar Nungga Pajak Kendaraan, Gubernur Dedi Senang Kantor Samsat Jabar Diserbu karena Program Pemutihan

"Mudah-mudahan bisa seratus persen di tahun ini membayar lunas," kata Dedi Mulyadi.

pemutihan pajak kendaraan bermotor
{{caption}}
Pemutihan Pajak Kendaraan di Jawa Barat Berlaku Mulai Hari Ini, Denda dan Tunggakan Pokok Dihapus

Program tersebut menjadi kabar gembira bagi masyarakat, karena semua tunggakan denda dan tunggakan pokok akan dihapuskan.

pemutihan pajak
{{caption}}
Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan di Kabupaten Bekasi, Bebas Biaya Balik Nama

Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan program Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat.

Pemutihan Denda Pajak
{{caption}}
Cara Pemkab Bekasi Naikkan PAD, Beri Penghargaan Wajib Pajak

Dengan begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Pembangunan berjalan di Kabupaten Bekasi

Bekasi
{{caption}}
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Selama 3 Bulan Mulai 1 Juni 2026

Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.

denda pajak
{{caption}}
KPP Bantul Sita Aset Perusahaan Penunggak Pajak Rp17 Miliar

KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif. Ini dilakukan setelah PT berinisial H tidak melunasi kewajiban pajaknya, menarik perhatian publik terhadap kepatuha

bantul
{{caption}}
Manfaatkan AI, Menkeu Purbaya Pede Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Bakal Terus Naik

Oleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.

bea cukai
{{caption}}
Realisasi Janji Prabowo, Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk Penulis

Pemberian insentif ini diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

berita update
{{caption}}
Pemerintah Wacanakan Pajak Royalti Penulis Dipangkas Jadi Hanya 1,5%

Pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada penulis dengan menurunkan tarif pajak royalti menjadi 1,5%.

berita update
{{caption}}
DJP Catat 13,3 Juta SPT Tahunan Sudah Dilaporkan

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

berita update
{{caption}}
Pemkab Bekasi Perkuat Pembangunan SDM Berbasis Quran, Cetak Generasi Tangguh Berintegritas

Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat Pembangunan SDM Berbasis Quran melalui pembinaan generasi muda, menciptakan karakter tangguh dan berintegritas di tengah dinamika zaman.

endin samsudin
{{caption}}
Pemkab Bekasi Ancam Pidana Pengelola TPS Ilegal Tambun Utara, Tegaskan Tak Ada Toleransi

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengambil tindakan tegas dengan penyegelan TPS ilegal di Tambun Utara, mengancam sanksi pidana bagi pengelola yang nekat beroperasi kembali.

bekasi
{{caption}}
Pemkab Bekasi Ajukan 10 Usulan Prioritas, Termasuk PBI BPJS Kesehatan di Musrenbang Jabar 2027

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan 10 program prioritas dalam Musrenbang Jawa Barat 2027, termasuk penguatan PBI BPJS Kesehatan. Usulan ini bertujuan menyelaraskan pembangunan daerah dengan visi provinsi.

asep surya atmaja
{{caption}}
Kasus Suap Ijon di Bekasi, KPK Panggil PNS Pemkab dan Pihak Swasta dari Lippo Cikarang

Pada hari ini KPK memanggil dua orang saksi, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bekasi dan seorang lagi dari pihak swasta.

ade kuswara
{{caption}}
Pemkab Bekasi Kaji Revisi Perda Ketertiban Umum, Hapus Sanksi Penjara Ganti Denda

Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang membahas revisi Perda Ketertiban Umum, mengusulkan penghapusan sanksi penjara dan menggantinya dengan denda atau sanksi administratif. Kebijakan ini bertujuan agar lebih efektif dan sesuai regulasi terbaru.

bekasi
{{caption}}
Pemkab Bekasi Ajak Perajin Batu Bata Tangkap Peluang Gentengisasi Presiden Prabowo

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajak perajin batu bata lokal untuk memanfaatkan besarnya peluang Gentengisasi, program Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada produksi genteng tanah liat demi kesehatan dan ekonomi rakyat.

genteng tanah liat