Pemkab Bekasi Ancam Pidana Pengelola TPS Ilegal Tambun Utara, Tegaskan Tak Ada Toleransi

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengambil langkah tegas dengan menyegel secara resmi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal di Kampung Turi, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara. Tindakan ini dilakukan pada Senin (20/4) setelah pengelola TPS tersebut tetap nekat beroperasi, meskipun sebelumnya telah mendapat peringatan keras dari Plt. Bupati Bekasi. Penyegelan ini menunjukkan keseriusan Pemkab dalam menindak pelanggaran lingkungan.

Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Jaenal Aca, menyatakan bahwa penyegelan ini terpaksa dilakukan karena pengelola tidak mengindahkan larangan. Pemerintah daerah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi pidana jika pengelola kembali melakukan aktivitas ilegal di lokasi yang telah disegel. Hal ini demi menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Bekasi untuk menertibkan praktik pembuangan sampah ilegal yang merusak lingkungan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba melanggar aturan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan tidak akan menoleransi aktivitas ilegal di TPS yang telah disegel, dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Jaenal Aca secara gamblang menyatakan bahwa tindakan tegas akan diambil jika pelanggaran kembali terjadi di lokasi tersebut, dan sanksi pidana akan menanti para pelaku. Ini merupakan peringatan keras bagi semua pihak.

Pihaknya mengingatkan pada kasus serupa yang pernah terjadi di bantaran Kali CBL, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Di sana, seorang penanggung jawab TPS ilegal ditetapkan sebagai tersangka setelah melanggar aturan pasca-penyegelan. Kejadian ini menjadi contoh nyata bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu.

Ancaman pidana ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Bekasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan peraturan daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak terlibat dalam praktik pembuangan sampah ilegal yang dapat merugikan banyak pihak dan menyebabkan masalah lingkungan serius.

Praktik TPS ilegal tidak hanya mencemari tanah dan air, tetapi juga menimbulkan bau tak sedap serta berpotensi menjadi sarang penyakit. Oleh karena itu, penindakan tegas terhadap pengelola TPS ilegal menjadi sangat penting demi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.

Dalam proses penyegelan TPS ilegal ini, Pemkab Bekasi melibatkan petugas gabungan dari berbagai unsur. Prajurit TNI dan petugas kepolisian turut serta membantu pemasangan garis Pengawasan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) di sekeliling area TPS ilegal. Kolaborasi ini menunjukkan sinergi antarlembaga dalam penegakan hukum.

Selain pemasangan garis PPLH, spanduk larangan membuang sampah juga dipasang di lokasi untuk mencegah penggunaan kembali area tersebut. Langkah preventif ini bertujuan agar masyarakat atau pihak lain tidak lagi menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat pembuangan sampah. Upaya sosialisasi dan pencegahan dilakukan secara bersamaan.

Jaenal Aca memastikan bahwa pengawasan terhadap lokasi yang telah disegel akan dilakukan secara rutin dan ketat. Pengecekan akan dilaksanakan setiap dua hari sekali untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang kembali terjadi. Pemantauan berkelanjutan ini krusial untuk menjaga efektivitas penyegelan dan mencegah pelanggaran berulang.

Sumber: AntaraNews