Sanksi Pidana

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengambil tindakan tegas dengan penyegelan TPS ilegal di Tambun Utara, mengancam sanksi pidana bagi pengelola yang nekat beroperasi kembali.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan sanksi pidana bagi finfluencer yang menyebarkan informasi keuangan tidak benar, sebagai bagian dari revisi UU P2SK demi perlindungan konsumen dan stabilitas sektor jasa keuangan.

Polres Cianjur melakukan pengawasan ketat di sejumlah SPBU untuk mencegah penimbunan BBM dan gas elpiji di tengah maraknya isu kenaikan harga, memastikan ketersediaan tetap aman bagi masyarakat.

Anggota DPR Edy Wuryanto mengusulkan agar pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dijadikan pidana, bukan hanya sanksi administratif, karena sanksi yang ada saat ini dinilai tidak efektif dan tidak memberikan efek jera.

PT KAI Daop 2 Bandung intensifkan patroli dan sosialisasi larangan ngabuburit di jalur rel kereta api karena berbahaya dan dapat berujung sanksi pidana.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memperkuat sinergi penegakan hukum bersama Kejaksaan Negeri setempat, memastikan implementasi KUHP dan KUHAP berjalan optimal dan berkeadilan di wilayahnya.

Pemerintah Kota Jambi siap tindak tegas perusahaan yang tidak patuh membayar Upah Minimum Kota (UMK) Jambi 2026 sebesar Rp3.868.963, dengan ancaman sanksi pidana.

Mahkamah Agung (MA) merinci mekanisme penerapan vonis pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang akan efektif mulai 2 Januari 2026, memicu rasa penasaran publik.

Penjual atau merchant yang menolak pembayaran tunai menggunakan rupiah dapat dikenakan sanksi pidana berat. Banggar DPR RI menegaskan rupiah adalah alat pembayaran sah yang wajib diterima di seluruh wilayah Indonesia.

Penjual atau merchant yang menolak pembayaran tunai menggunakan rupiah dapat dikenakan sanksi pidana berat. Banggar DPR RI menegaskan rupiah adalah alat pembayaran sah yang wajib diterima di seluruh wilayah Indonesia.

BBWS Serayu-Opak gencar sosialisasikan pentingnya Perizinan Pemanfaatan SDA di Wonosobo untuk tata kelola berkelanjutan, dengan sanksi pidana tegas bagi yang melanggar.

PT KAI Daop 1 Jakarta kembali mengingatkan masyarakat tentang sanksi pidana berat bagi pelaku pelemparan kereta api, yang bisa mencapai 15 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Apa saja bahayanya?