LIVE

Gerakan Kembali Bersekolah Sukses Kembalikan 550 Anak Putus Sekolah Sulbar

Program Gerakan Kembali Bersekolah berhasil mengembalikan 550 Anak Putus Sekolah Sulbar ke bangku pendidikan, menunjukkan komitmen Pemprov dalam mengatasi masalah pendidikan dan menarik perhatian publik.

anak putus sekolah
Program Gerakan Kembali Bersekolah berhasil mengembalikan 550 Anak Putus Sekolah Sulbar ke bangku pendidikan, menunjukkan komitmen Pemprov dalam mengatasi masalah pendidikan dan menarik perhatian publik.
Program Gerakan Kembali Bersekolah berhasil mengembalikan 550 Anak Putus Sekolah Sulbar ke bangku pendidikan, menunjukkan komitmen Pemprov dalam mengatasi masalah pendidikan dan menarik perhatian publik. (AntaraNews)

Sebanyak 550 anak tidak sekolah (ATS) di Provinsi Sulawesi Barat kini dapat kembali mengenyam pendidikan formal. Hal ini terwujud berkat keberhasilan program Gerakan Kembali Bersekolah yang digagas pemerintah provinsi. Program ini menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi angka putus sekolah di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Sulbar, Nehru Sagena, mengumumkan capaian ini pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi Sulbar di Mamuju. Program ini berhasil menjangkau sebagian dari total 1.700 ATS yang tersebar di enam kabupaten. Inisiatif ini dilaksanakan dalam kurun waktu singkat, yakni Februari hingga April 2026.

Anak-anak yang kembali bersekolah ini tersebar di berbagai kabupaten, termasuk Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Gerakan ini menyasar anak usia 16 hingga 21 tahun di ratusan desa, termasuk desa-desa fokus penanganan kemiskinan ekstrem. Tujuannya adalah memastikan setiap anak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan.

Upaya Komprehensif Mengidentifikasi Anak Putus Sekolah

Program Gerakan Kembali Bersekolah tidak hanya berfokus pada pengembalian anak ke sekolah, tetapi juga pada identifikasi komprehensif. Tim lapangan yang terdiri dari 407 petugas diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi data di lapangan. Mereka menyasar 1.700 anak usia 16 hingga 21 tahun di 243 desa dari total 560 desa di Sulbar.

Petugas tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Ada penyuluh lapangan KB, pendamping desa dari Program P3MD, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta tenaga pendidik. Kolaborasi ini memastikan data yang terkumpul akurat dan penjangkauan yang maksimal.

Dari hasil pendataan yang cermat, terungkap bahwa 1.033 anak menyatakan tidak ingin kembali bersekolah. Selain itu, sebagian lainnya diketahui telah pindah domisili, meninggal dunia, atau memiliki kondisi khusus. Data ini menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran di masa depan.

Beragam Faktor Penyebab Anak Tidak Bersekolah di Sulbar

Dinas Pendidikan Sulbar mengidentifikasi berbagai faktor kompleks yang menyebabkan anak-anak tidak bersekolah. Salah satu alasan utama adalah pernikahan dini atau keharusan mengurus rumah tangga, yang dialami oleh 314 anak. Faktor ini seringkali menjadi penghalang besar bagi kelanjutan pendidikan formal.

Selain itu, sebanyak 287 anak tidak memiliki minat untuk kembali ke bangku sekolah, sementara 255 anak terpaksa bekerja. Kendala biaya juga menjadi penghambat signifikan bagi 149 anak untuk melanjutkan pendidikan mereka. Kondisi ekonomi keluarga seringkali memaksa anak-anak untuk mencari nafkah sejak usia dini.

Jarak sekolah yang jauh menjadi masalah bagi 87 anak, mempersulit akses mereka ke fasilitas pendidikan. Lingkungan sosial juga turut mempengaruhi keputusan 65 anak untuk putus sekolah. Sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain yang bervariasi di setiap kasus.

Komitmen Pemerintah Provinsi dalam Mendukung Pendidikan

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian program ini, meskipun mengakui hasilnya belum maksimal. Ia menyatakan, "Dari 1.700 anak yang terdata, 550 berhasil kita kembalikan ke sekolah. Ini memang belum sampai 30 persen, tetapi menjadi langkah awal yang patut diapresiasi."

Pemerintah Provinsi Sulbar telah menyiapkan berbagai dukungan konkret bagi anak-anak yang kembali bersekolah. Dukungan tersebut meliputi penyediaan seragam, perlengkapan sekolah, hingga beasiswa pendidikan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah mereka kembali putus sekolah di kemudian hari.

Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa Gerakan Kembali Bersekolah bukan hanya program pemerintah, melainkan panggilan bersama seluruh pemangku kepentingan. "Ini adalah gerakan hati nurani yang membutuhkan dukungan semua pihak," katanya. Upaya ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan mencegah anak bekerja di usia dini.

  • Mamuju: 141 anak
  • Majene: 102 anak
  • Polewali Mandar: 119 anak
  • Mamasa: 92 anak
  • Pasangkayu: 69 anak
  • Mamuju Tengah: 27 anak

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Viral Video 'Sel Sultan' di Lapas Cilegon, Ditjenpas Buka Suara

{{caption}}
Menkomdigi Buka Data, Hampir 200 Ribu Anak Indonesia Terpapar Judi Online

{{caption}}
Kapolda Metro Jaya Naik Pangkat, Kompolnas Berharap Sinyal Baik

{{caption}}
Kapolda Metro Jaya, Satu-Satunya dengan Pangkat Komjen Bintang Tiga

{{caption}}
Tak Ada Ganjil-Genap, Begini Rekayasa Lalu Lintas di Jalur Puncak saat Libur Panjang

{{caption}}
Iran Desak Kuwait Bebaskan 4 Warga Negaranya

Topik Terkait
{{caption}}
Disdikbud Situbondo Data Ulang Siswa Rentan Putus Sekolah, Antisipasi Angka DO

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Situbondo melakukan pendataan ulang siswa SD dan SMP untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi angka siswa rentan putus sekolah, guna memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan.

Disdikbud Situbondo
{{caption}}
Penurunan Angka ATS Cianjur: Disdikpora Catat Capaian Signifikan

Disdikpora Cianjur berhasil menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) hingga 30 persen pada tahun 2026 melalui berbagai strategi komprehensif, menunjukkan komitmen kuat terhadap pendidikan di wilayah tersebut.

Penurunan Angka ATS Cianjur
{{caption}}
Fokus Penanganan Anak Tidak Sekolah Banyumas, Jumlah ATS Melonjak Drastis

Dinas Pendidikan Banyumas menyerukan penanganan serius terhadap fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) yang jumlahnya melonjak signifikan, menyoroti peran orang tua dan akses pendidikan di Banyumas.

Anak Tidak Sekolah
{{caption}}
Disdikbud Sigi Perkuat Kolaborasi OPD untuk Percepat Penanganan Anak Tidak Sekolah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sigi mengintensifkan kolaborasi lintas OPD untuk menekan angka Penanganan Anak Tidak Sekolah, yang masih menjadi prioritas di Sulawesi Tengah.

sulawesi tengah
{{caption}}
Peran Vital Penyuluh Agama Kemenag Wonosobo dalam Menekan Angka Putus Sekolah Melalui Program Asa Cita

Penyuluh Agama Kemenag Wonosobo aktif terlibat dalam program Asa Cita, berupaya keras menekan angka putus sekolah dan meningkatkan motivasi pendidikan di tengah tantangan sosial yang ada.

penyuluh agama
{{caption}}
Pemkab Sigi Berkomitmen Tuntaskan 6.048 Anak Tidak Sekolah pada 2026

Pemerintah Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah menargetkan penuntasan 6.048 anak tidak sekolah pada tahun 2026, sebuah langkah serius untuk masa depan pendidikan daerah.

Anak Tidak Sekolah Sigi
{{caption}}
Bupati Bogor Terbitkan Surat Edaran, Perkuat Penanganan Anak Tidak Sekolah di Seluruh Wilayah

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengeluarkan Surat Edaran khusus untuk mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), sebuah langkah prioritas guna memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan.

Penanganan Anak Tidak Sekolah
{{caption}}
Pemkab Sigi Libatkan Kepsek dan Kades Ajak Ribuan Anak Putus Sekolah Sigi Kembali Bersekolah

Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen menekan angka Anak Putus Sekolah Sigi yang mencapai ribuan, melibatkan kepala sekolah dan kepala desa untuk mengajak mereka kembali ke bangku pendidikan.

Pendidikan Sigi
{{caption}}
Bukan Cuma Beasiswa, Kalsel Punya Strategi Jitu Tangani Anak Putus Sekolah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serius tangani anak putus sekolah dengan berbagai strategi, termasuk beasiswa dan program baru di 2025. Simak langkah komprehensifnya!

Anak Putus Sekolah Kalsel
{{caption}}
Angka Fantastis, 5.828 Data Anak Putus Sekolah di Situbondo Terdata, Pemkab Libatkan Operator Desa

Pemerintah Kabupaten Situbondo serius tangani Data Anak Putus Sekolah Situbondo yang mencapai ribuan, libatkan operator desa untuk pemutakhiran data demi masa depan pendidikan.

Anak Putus Sekolah
{{caption}}
Ratusan Siswa Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Begini Mekanisme dan Kriteria Penggantinya

Hingga kini, ada 63 titik Sekolah Rakyat tersebar di seluruh Indonesia.

sekolah rakyat prabowo
{{caption}}
Ratusan Anak di Serang Banten Putus Sekolah, Ada yang Tak Mampu Beli Seragam

Ironisnya ratusan anak di ibu kota Provinsi Banten itu alami putus sekolah.

Pendidikan
{{caption}}
Pemerintah Kabupaten Batang Segera Bangun Sekolah Rakyat Tekan Angka Putus Sekolah

Pemkab Batang berkomitmen membangun Sekolah Rakyat Batang seluas 8,3 hektare di Kecamatan Subah untuk mengatasi tingginya angka anak putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan.

anak putus sekolah
{{caption}}
DPRD DKI Soroti 22 Ribu Anak Tak Sekolah di Jakut, Minta Sekolah Swasta Gratis Tepat Sasaran

Salah satu solusi yang bisa membantu menekan angka anak tidak sekolah adalah program sekolah swasta gratis yang tengah disiapkan Pemprov DKI Jakarta.

anak putus sekolah
{{caption}}
Kementerian Sosial Luncurkan Program Sekolah Rakyat Gratis, Sasar Anak Putus Sekolah

Kementerian Sosial meluncurkan program Sekolah Rakyat gratis untuk anak putus sekolah dari keluarga berpenghasilan rendah, memperluas akses pendidikan berkualitas dan mengurangi kemiskinan.

akses pendidikan
{{caption}}
Kemensos Prioritaskan Anak Putus Sekolah Melalui Program Sekolah Rakyat

Kemensos memprioritaskan anak putus sekolah dan keluarga miskin ekstrem melalui Program Sekolah Rakyat, inisiatif pendidikan berasrama dengan sistem penjangkauan langsung.

anak putus sekolah
{{caption}}
Pemkot Makassar Bentuk Tim Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (TA PATS) untuk Atasi Angka Putus Sekolah

Pemerintah Kota Makassar membentuk Tim Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (TA PATS) guna menekan angka putus sekolah yang masih tinggi, melibatkan relawan dan komunitas untuk menjangkau anak-anak.

anak putus sekolah
{{caption}}
Pemkab Kudus Gencar Sisir Anak Putus Sekolah, Pastikan Semua Kembali Bersekolah

Pemerintah Kabupaten Kudus mengambil langkah konkret menyisir anak putus sekolah untuk difasilitasi pendidikannya. Upaya ini dilakukan untuk menekan angka anak putus sekolah Kudus dan meningkatkan IPM daerah.

anak putus sekolah
{{caption}}
Kemenkum Sulbar Perkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat Lewat Inovasi Mapparede Hukum di Pulau Karampuang

Kanwil Kemenkum Sulbar meluncurkan inovasi "Mapparede Hukum" untuk memperkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat, menjangkau masyarakat di pelosok, termasuk Pulau Karampuang, guna meningkatkan kesadaran hukum.

bantuan hukum
{{caption}}
Gapki Tegaskan Peran Sawit: Penggerak Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Pembangunan Berkelanjutan

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti peran sawit sebagai komoditas strategis yang vital bagi ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

agribisnis
{{caption}}
Kementerian Hukum Sulawesi Barat Pastikan Akuntabilitas Layanan Pendaftaran Partai Politik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen memastikan layanan pendaftaran partai politik berjalan transparan dan sesuai aturan, meningkatkan kualitas administrasi hukum umum di daerah.

administrasi
{{caption}}
Koperindag Sulbar Perketat Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang Demi Keamanan Konsumen

Koperindag Sulbar memperketat pengawasan depot air minum isi ulang di Polewali Mandar dan Majene. Tujuannya menjamin kualitas air, kepatuhan perizinan, dan keamanan konsumen di Sulawesi Barat.

depot air minum
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat Edukasi Masyarakat Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual, mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah di Hari KI Sedunia.

ekonomi kreatif
{{caption}}
Empat Destinasi Wisata Sulbar Bersaing di API Award 2026, Perkuat Daya Tarik Nasional

Empat Destinasi Wisata Sulbar berhasil masuk nominasi API Award 2026, bukti pengakuan nasional atas kekayaan alam dan budaya provinsi ini, memicu penasaran untuk menjelajahi keindahannya.

api award 2026