DPRD DKI Soroti 22 Ribu Anak Tak Sekolah di Jakut, Minta Sekolah Swasta Gratis Tepat Sasaran

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, menyoroti data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait masih tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di Jakarta Utara. Berdasarkan data tersebut, tercatat lebih dari 22 ribu anak di wilayah tersebut belum mengakses pendidikan formal.

Justin mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi masalah sosial dan ekonomi di masa mendatang.

“Bilamana anak-anak itu tidak menerima pendidikan yang semestinya, maka akan kesulitan di masa depan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini juga akan bergulir menjadi permasalahan sosial dan ekonomi nantinya,” kata Justin kepada wartawan, dikutip Kamis (7/5/2026).

Menurut Justin, salah satu solusi yang bisa membantu menekan angka anak tidak sekolah adalah program sekolah swasta gratis yang tengah disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Namun, ia menegaskan program tersebut harus dijalankan secara serius dan diawasi secara ketat.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan sebanyak 103 sekolah swasta gratis akan disediakan untuk warga Jakarta. Program itu disebut memiliki anggaran mencapai Rp253,6 miliar.

Khusus di Jakarta Utara, sebanyak 20 sekolah swasta gratis disiapkan untuk mendukung akses pendidikan bagi masyarakat.

“Besar harapannya lebih banyak lagi anak di Jakarta yang bisa masuk sekolah. Asalkan, pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Pengawasanya harus ketat. Jangan sampai anggaran yang sebesar itu nantinya disalahgunakan, apalagi dikorupsi,” kata Justin.

Selain pengawasan anggaran, Justin juga mengingatkan agar pelaksanaan program sekolah gratis tidak diwarnai praktik diskriminasi maupun pungutan liar yang justru mempersulit anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan.

“Dan sedari awal juga harus diawasi supaya tidak terjadi praktik-praktik diskriminasi atau pungli yang akan mempersulit anak-anak untuk masuk sekolah,” sambungnya.

Ia menilai keberhasilan program pendidikan gratis tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat, terutama orang tua.

Justin mengatakan persoalan pendidikan di Jakarta tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial dan budaya dalam keluarga.

“Masalah pendidikan di Jakarta tidak hanya terjadi di ruang lingkup sekolah. Terkadang, faktor sosial dan budaya juga berpengaruh. Contohnya, masih ada anak-anak yang bolos dan dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya,” kata Justin.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kerja sama antara orang tua dan pihak sekolah agar program sekolah swasta gratis dapat berjalan efektif dan benar-benar membantu menekan angka putus sekolah.

Menurutnya, pendidikan di rumah dan pembelajaran di sekolah harus berjalan selaras agar anak-anak mendapat dukungan penuh dalam proses belajar mereka.

“Karena kalau tidak, maka pendidikan tidak akan menjadi efektif dan selalu ada anak yang karena alasan apa pun itu mengalami putus sekolah,” ucap Justin.