Ratusan Siswa Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Begini Mekanisme dan Kriteria Penggantinya
Hingga kini, ada 63 titik Sekolah Rakyat tersebar di seluruh Indonesia.
114 Pelajar Sekolah Rakyat mengundurkan diri sejak beroperasi pada 14 Juli 2025 untuk tahun ajaran 2025/2026. Hingga kini, ada 63 titik Sekolah Rakyat tersebar di seluruh Indonesia.
Dengan rincian 34 Sekolah Rakyat di Pulau Jawa. 13 Sekolah Rakyat di Sumatera. 8 Sekolah Rakyat di Sulawesi. 3 Sekolah Rakyat di Bali dan Nusa Tenggara. 2 Sekolah Rakyat di Kalimantan. 2 Sekolah Rakyat di Maluku dan 1 Sekolah Rakyat di Papua.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo membenarkan ratusan siswa Sekolah Rakyat mengundurkan diri. Menurut Agus, pengunduran diri itu menjadi pilihan dari siswa yang menjalani Pendidikan langsung sejak dimulainya kegiatan belajar dan mengajar pada 14 Juli 2025.
"Ya itu memang ini kan habitat baru ya, mereka terbiasa hidup sama orang tua, sama teman-temannya, kemudian masuk sekolah rakyat mereka harus di asramakan gitu loh. Jadi ini proses baru yang memang butuh penyesuaian. Jadi kalau kemudian ada yang mundur segala macam saya pikir juga tidak ada masalah," kata Agus saat ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 6 Ciracas, Sentra Handayani Jakarta Timur, Senin (11/8).
Mekanisme dan Kriteria Siswa Sekolah Rakyat
Agus memastikan siswa yang mengundurkan diri posisinya akan diganti pelajar lain yang memenuhi syarat sebagai kelompok dari keluarga pra-sejahtera bedasarskan Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Khususnya, mereka yang berada di Desil-1 dan Desil-2 yang menjadi sasaran utama program Sekolah Rakyat demi mendapatkan pendidikan gratis dan dukungan lain untuk membantu meningkatkan kualitas hidupnya.
"Kita sudah menyiapkan penggantinya karena memang yang harus di sekolah-sekolah rakyat itu banyak sekali. Data BPS sudah menyampaikan ada sekitar 4,16 juta anak tidak sekolah, putus sekolah, belum sekolah," ujar Agus.
"Jadi ya enggak apa-apa, enggak apa-apa semua berproses dan ini perintah Pak Presiden supaya anak-anak Indonesia semua bisa bersekolah," imbuh Agus.
Agus menegaskan, kesempatan mendapatkan pendidikan layak bukan sebatas untuk kelompok mampu. Mereka yang berasal dari kelompok prasejahtera pun juga wajib mendapatkan hak senada.
"Yang kaya, yang miskin semua harus sekolah. Supaya mereka pintar, mereka punya karakter, mereka juga punya keterampilan, dan Sekolah Rakyat adalah jembatan bagi para siswa untuk mewujudkan cita-citanya," tegas Agus.
Agus memastikan, pihak Kementerian Sosial akan terus melakukan evaluasi berkait dengan perekrutan, pelaksanaan, proses belajar mengajar agar bisa lebih baik lagi ke depannya.
"Ke depan terus evaluasi, kita mengevaluasi dari proses pelaksanaannya ya, pelaksanaan teknis, proses belajar mengajarnya, proses asramanya, proses permakanannya, semua day to day-nya kita evaluasi ya," dia menandasi.