Pemkab Sigi Berkomitmen Tuntaskan 6.048 Anak Tidak Sekolah pada 2026

Pemerintah Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah menargetkan penuntasan 6.048 anak tidak sekolah pada tahun 2026, sebuah langkah serius untuk masa depan pendidikan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengambil langkah serius dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Pemkab Sigi menargetkan penuntasan 6.048 anak tidak sekolah (ATS) pada tahun 2026 mendatang. Inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Bupati Sigi, Moh Rizal Intjenae, mengungkapkan bahwa permasalahan anak tidak sekolah di Kabupaten Sigi masih tergolong tinggi di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, penanganan isu ini menjadi prioritas utama bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Upaya penuntasan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda Sigi.

Sebelumnya, Pemkab Sigi telah melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan, yang berhasil mengurangi angka awal ATS. Dari 6.048 anak, jumlah tersebut kini berkurang menjadi sekitar 4.000 anak yang memerlukan intervensi pendidikan. Fokus utama penanganan akan diarahkan pada wilayah Sigi Biromaru dan Marawola karena merupakan daerah perbatasan dengan Kota Palu.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pendidikan Sigi

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menegaskan bahwa penanganan anak tidak sekolah memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diinstruksikan untuk terlibat aktif dalam upaya ini. Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memiliki peran krusial.

Selain OPD, keterlibatan pemerintah kecamatan, desa, hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) juga dianggap sangat penting. Kolaborasi ini diperkuat dengan partisipasi aktif organisasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan anak-anak di Kabupaten Sigi secara menyeluruh.

Sinergi antarlembaga ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan merata. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, program penuntasan anak tidak sekolah dapat berjalan lebih efektif. Ini juga menjadi bukti bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama.

Mengatasi Akar Masalah Anak Tidak Sekolah

Berbagai faktor menjadi penyebab tingginya angka anak tidak sekolah di Kabupaten Sigi. Masalah ekonomi seringkali menjadi kendala utama, memaksa anak-anak untuk bekerja demi membantu keluarga. Kondisi psikologis seperti broken home juga turut berkontribusi terhadap putusnya pendidikan anak.

Rizal menjelaskan bahwa beberapa anak bahkan terpaksa bekerja sebagai buruh tani sejak usia dini. Selain itu, terdapat pula kasus kesalahan pendataan, di mana anak yang sekolah di luar daerah belum terlapor secara akurat. Sebagian dari anak-anak yang tidak sekolah ini bahkan sudah menikah dan bekerja, sehingga hak pendidikan mereka perlu tetap dipenuhi.

Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah daerah berupaya memetakan solusi yang komprehensif. Salah satu jalur yang dipertimbangkan adalah pendidikan non-formal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Program seperti Paket A, Paket B, dan Paket C diharapkan dapat menjangkau anak-anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal.

Penyediaan akses pendidikan alternatif ini sangat penting untuk mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. Dengan memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar, Kabupaten Sigi berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.

Dukungan Nyata Pemerintah Daerah untuk Pendidikan

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Kabupaten Sigi telah menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis. Pada tahun 2025, sebanyak 2.306 paket seragam telah didistribusikan kepada peserta didik. Bantuan ini mencakup jenjang pendidikan dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di seluruh wilayah Sigi.

Rincian penyaluran bantuan seragam menunjukkan komitmen yang merata. Sebanyak 806 paket seragam diberikan untuk jenjang SMP, sementara 1.500 paket lainnya dialokasikan untuk jenjang SD. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi orang tua dan mendorong anak-anak untuk kembali bersekolah.

Program bantuan seragam gratis ini merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam mengurangi faktor ekonomi sebagai penyebab anak tidak sekolah. Dengan adanya dukungan fasilitas pendidikan, diharapkan lebih banyak anak dapat melanjutkan atau kembali ke bangku sekolah. Ini adalah langkah konkret menuju pendidikan yang lebih inklusif.

Sumber: AntaraNews