Sigi Sulawesi Tengah

Pemerintah Kabupaten Sigi mengambil tindakan tegas terhadap kepala desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa, memberhentikan sementara tiga kades sebagai langkah pembinaan dan pencegahan kasus hukum di masa mendatang.

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae tegaskan kepala desa harus transparan dan tepat waktu dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas mutlak demi pembangunan berkelanjutan dan pelayanan prima masyarakat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sigi intensifkan verifikasi bantuan rumah rusak berat bagi korban bencana 2018 yang belum menerima hunian tetap.

Pemerintah Kabupaten Sigi menegaskan akan segera memberhentikan sementara Kades Sigimpu jika hasil pemeriksaan Inspektorat membuktikan adanya penyalahgunaan Dana Desa yang dilaporkan masyarakat, membuat pembaca penasaran akan kelanjutan kasus ini.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sigi telah melaporkan Kepala Desa Sigimpu ke Inspektorat terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa, menyusul laporan honor perangkat desa tak dibayar dan proyek fiktif.

Pemerintah Kabupaten Sigi akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Rumah Sakit Torabelo, menyusul insiden pasien yang digendong akibat keterbatasan fasilitas kursi roda. Evaluasi Layanan Kesehatan Sigi ini bertujuan meningka

Pemerintah Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah menargetkan penuntasan 6.048 anak tidak sekolah pada tahun 2026, sebuah langkah serius untuk masa depan pendidikan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, akan segera mendistribusikan 1,5 juta bibit kakao kepada petani pada tahun 2026, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kakao di wilayah tersebut.

TNI Angkatan Darat menobatkan Desa Bomba Sigi sebagai Kampung Pancasila 2025, sebuah pengakuan atas keberhasilan dalam penguatan ketahanan pangan serta toleransi masyarakatnya yang patut dicontoh.

Pemerintah Kabupaten Sigi memastikan pembayaran gaji kades Sigi akan dicairkan setiap bulan mulai tahun 2026. Kebijakan ini untuk perbaiki tata kelola desa dan tingkatkan pelayanan, sekaligus cegah kasus hukum.