DPRD DKI Jakarta Soal Wacana Perubahan Pilkada: Belum Ada Pembahasan Formal

Anggota DPRD DKI Jakarta menolak tegas wacana Pilkada melalui DPRD, menilai langkah ini sebagai kemunduran demokrasi yang merampas hak politik rakyat. Simak alasan kuat penolakan Pilkada melalui DPRD ini!

Wacana Pilkada oleh DPRD itu bergantung pada keputusan masing-masing pimpinan Fraksi di DPR.

PDIP secara tegas menyatakan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada Langsung demi kedaulatan rakyat, sekaligus mendorong penerapan E-voting sebagai solusi efisiensi biaya politik dan penguatan integritas penyelenggara.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan Pilkada langsung maupun lewat DPRD sama-sama konstitusional, memicu perdebatan penting tentang masa depan demokrasi daerah.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka seiring tingginya biaya politik Pilkada yang memicu korupsi, menuntut kehadiran negara untuk mencegahnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi yang transparan dan pengawasan ketat terkait wacana mekanisme Pilkada Dipilih DPRD, guna mencegah praktik politik transaksional.

Kholid menyatakan, pihaknya ingin lebih dahulu mendengarkan banyak masukan ahli.

Said mengingatkan bahwa mahalnya biaya pilkada tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Cucun mengaku sampai saat ini untuk pelaksanaan Pilkada masih tetap dilakukan pemilihan langsung. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski PSU adalah mekanisme yang berjalan sesuai koridor tata penyelenggaraan Pemilu, namun mengganggu kelancaran tata kelola Pemda.

Baru-baru ini, muncul usulan kepala daerah dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bawaslu Bantul gencar melaksanakan program Bawaslu Goes to School untuk memberikan edukasi demokrasi kepada pemilih pemula di tingkat SMA dan SMK, menyiapkan generasi muda yang cerdas dan kritis dalam Pemilu 2029 mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.

Pengamat menyoroti Kultur Politik sebagai pemicu utama maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah, mulai dari sistem kaderisasi hingga biaya politik yang selangit yang membuat pembaca penasaran.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berharap konflik Bupati Wabup Jember, Muhammad Fawait dan Djoko Santoso, dapat diselesaikan secara baik dan elegan tanpa menjadi konflik terbuka yang merugikan publik.

DPRD DKI Jakarta memberi tenggat tiga minggu bagi pengelola gedung untuk mengurus SLF. Pelanggar terancam disegel hingga dibongkar.

Ancaman itu muncul setelah pansus menemukan banyak bangunan bermasalah terkait SLF dalam rapat pengawasan yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/5)

DPRD DKI mengecam dugaan prostitusi anak di Lokasari dan meminta polisi membongkar jaringan eksploitasi seksual secara transparan.

DPRD DKI meminta penguatan patroli dan pemasangan CCTV usai Jakarta Barat ramai dijuluki Gotham City akibat maraknya begal.

TPST Bantargebang menjadi penyumbang emisi metana terbesar kedua di dunia. Pemprov DKI Jakarta didesak ubah total sistem Pengelolaan Sampah DKI Jakarta demi lingkungan dan kesehatan warga.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti peningkatan kasus begal dan jambret yang meresahkan warga, mendesak Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk lebih serius menangani isu keamanan Jakarta Barat demi kenyamanan masyarakat.