DPR Desak Kejagung Kejar Aset Koruptor Lain Usai Sita Duit Triliunan dari Kasus CPO

Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya periode 2022-2024, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo.

Kejagung sebelumnya melakukan penggeledahan di sedikitnya 20 lokasi di wilayah Medan dan Riau.

Beberapa aset dirampas tersebut dihibahkan ke sejumlah kementerian/lembaga maupun ke pemerintah daerah senilai Rp138 miliar.

Gunungan uang pecahan Rp100.000 tersebut menghiasi latar belakang tempat berdirinya Jaksa Agung ST Burhanuddin saat menyampaikan laporan.

Kejati Sumut pulihkan kerugian negara fantastis sebesar Rp255 miliar dan 2,93 juta dolar AS periode Juli-Oktober 2025. Bagaimana Kejaksaan berhasil mencapainya?

Anang merinci, sumber dana terbesar berasal dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO tersangka korporasi Wilmar Grup, Permata Hijau Grup.

Pengembalian Uang Korupsi sebesar Rp13,2 triliun ke negara menjadi sorotan. Pengamat hukum menilai ini bukti kerja sistemik lembaga hukum dan komitmen kepemimpinan nasional dalam memberantas korupsi.

Prabowo meminta Kejaksaan Agung terus mengejar kekayaan negara yang telah diselewengkan.

Prabowo mengatakan uang Rp13,2 triliun dapat dipergunakan untuk merenovasi 8.000 sekolah dan membangun kampung nelayan yang modern.

Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi kasus pemberian fasilitas ekspor CPO di Kejagung.

Kejagung memamerkan setumpukan uang pengganti kerugian negara atas kasus korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) bernilai Rp1,37 triliun.

Dia meminta Kejagung untuk memberantas semua kasus korupsi di berbagai lini.

Terdapat dua poin utama yang disorot DPR soal kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur.

Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil memulihkan aset negara senilai Rp371,1 triliun sejak dibentuk Februari 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

Satgas PKH berhasil menyelamatkan aset negara hingga Rp371 triliun sejak Februari 2025, termasuk penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan. Simak rinciannya di sini.

Tiga terdakwa kasus Tuntutan Perintangan Kasus Korupsi, termasuk bekas kru TV dan advokat, dituntut pidana penjara 8 hingga 10 tahun serta denda ratusan juta rupiah oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan Agung menuntut tiga terdakwa kasus suap pengondisian putusan lepas perkara korupsi CPO dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana penjara 9 hingga 17 tahun, denda, serta uang pengganti. Kasus suap dan TPPU CPO ini melibatkan advokat d

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menetapkan total suap Rp39,1 miliar dalam kasus putusan lepas CPO, melibatkan sejumlah hakim dan panitera. Simak detail pembagian uang haram ini!

Tiga terdakwa, termasuk advokat dan direktur TV, didakwa melakukan Perintangan Penegakan Hukum Korupsi timah, CPO, dan gula. Mereka diduga gunakan buzzer untuk bentuk opini negatif. Apa motif di baliknya?