Di Tengah Efisiensi Prabowo, Kenaikan Gaji DPR Dinilai Melukai Hati Rakyat

Apa yang diterima oleh anggota DPR sangat menyakitkan bagi masyarakat yang mereka wakili.

Perbincangan mengenai gaji anggota DPR beserta tunjangannya kembali mencuat di kalangan publik. Jika dijumlahkan, total gaji dan tunjangan mereka bisa melebihi Rp100 juta setiap bulan.

Menanggapi hal ini, Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengungkapkan bahwa besaran yang diterima oleh anggota DPR sangat menyakiti hati masyarakat yang mereka wakili.

"Kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) benar-benar melukai hati rakyat di tengah efisiensi anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

Iwan menilai bahwa kenaikan gaji DPR menjadi sebuah ironi, terutama ketika defisit APBN 2025 diprediksi akan meningkat menjadi 2,78% dari Produk Domestik Bruto, yang setara dengan sekitar Rp662 triliun. Jumlah ini diketahui lebih tinggi dibandingkan estimasi awal yang ditetapkan sebesar 2,53%.

"Pihak penyusun dan pengusul kenaikan gaji DPR ini tidak memiliki kepekaan sama sekali, tidak menunjukkan empati, dan tidak memikirkan perasaan rakyat. Padahal mereka diangkat kehormatannya oleh rakyat," tegasnya.

Anggota DPR Tak Ada yang Susah

Iwan berpendapat bahwa tidak ada anggota DPR yang mengalami kesulitan ekonomi. Menurutnya, gaji yang mencapai ratusan juta sudah cukup besar, sehingga tidak perlu ada tambahan lagi.

"Malahan justru harus dikurangi. Mestinya menteri keuangan mengikuti semangat efisiensi dan penghematan anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Iwan juga mengingatkan bahwa jika isu-isu semacam ini terus dipublikasikan, hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan memicu perlawanan.

"Bisa saja akan menciptakan demo besar-besaran," tambah Iwan menutup pernyataannya.

Ahok Kritik Kenaikan Gaji Anggota DPR

Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal sebagai Ahok, memberikan tanggapan mengenai isu kenaikan gaji anggota DPR yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik. Menurutnya, kenaikan gaji bagi pejabat publik tidaklah menjadi masalah selama diiringi dengan transparansi anggaran dari lembaga negara yang bersangkutan serta didukung oleh profesionalisme dalam kinerja mereka.

"Jadi saya bilang, kita jangan ada perkeliruan. Kalau saya, anggota dewan mau gaji Rp 1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua, kementerian semua anggaran dibuka dong, biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai ke mana saja," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Ahok juga menambahkan bahwa penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana anggaran negara dikelola. Ia berpendapat bahwa keterbukaan dalam anggaran akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pejabat yang terpilih.

Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat secara jelas penggunaan dana yang berasal dari pajak mereka. Hal ini juga akan mendorong anggota dewan untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.

"Jadi saya bilang, kita jangan ada perkeliruan. Kalau saya, anggota dewan mau gaji Rp 1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua, kementerian semua anggaran dibuka dong, biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai ke mana saja," ungkap Ahok.

Gaji Tidak Transparan

Ahok berpendapat bahwa masalah yang ada saat ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dari anggota dewan terkait kenaikan gaji yang mereka terima. Dia juga menambahkan bahwa kinerja yang ditunjukkan oleh para anggota dewan tersebut tidak mencerminkan profesionalisme yang diharapkan, sehingga berdampak negatif bagi masyarakat.

"Nah sekarang kan lu gak mau buka. Jadi orang, kalian juga mau digaji besar, profesional, setiap orang berhak dan harus dibayar mahal, Kalau dia kerja profesional. Tugas Anggota Dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong. Kamu kalau digaji mahal enggak apa-apa tapi lu buka kasih tau saya," jelas Ahok.

Dia menekankan bahwa sekarang ini masyarakat perlu mengetahui berapa banyak uang yang digunakan oleh pemerintah.

"Sekarang kamu tahu enggak Pemerintah pakai duit berapa? Ya artinya enggak lakukan tugasnya dong," tandasnya.