WHO: Perbaikan Sistem Kesehatan di Gaza Butuh Rp172 Triliun
WHO melaporkan lebih dari 1.800 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan, baik sebagian maupun total, termasuk rumah sakit besar dan pusat perawatan kesehatan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat, 24 April 2026, mengungkapkan bahwa untuk membangun kembali dan merehabilitasi sistem kesehatan di Gaza, dibutuhkan investasi sebesar 10 miliar dolar AS, yang setara dengan sekitar Rp172 triliun, dalam kurun waktu lima tahun. Dalam konferensi pers yang disiarkan dari Yerusalem dan berlangsung di Jenewa, Reinhilde Van de Weerdt, selaku Perwakilan WHO untuk wilayah Palestina yang diduduki, menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi di sektor kesehatan diperkirakan mencapai 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp24 triliun.
Lebih dari 1.800 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan, baik sebagian maupun total, mencakup rumah sakit besar hingga pusat perawatan kesehatan primer yang lebih kecil, seperti klinik, apotek, dan laboratorium.
Dalam laporan yang dikutip dari laman Antara News pada Senin, 27 April, Van de Weerdt menegaskan, "Bangunan yang hancur dan tumpukan sampah menjadi tempat berkembang biak yang ideal bagi tikus dan hama. Sebanyak 80 persen dari 1.600 lokasi pengungsian kerap melihat kemunculan tikus dan hama; 80 persen lebih dari lokasi pengungsian ini melaporkan infeksi kulit, seperti rabies, kutu, dan kutu kasur."
Ia juga mencatat, meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya untuk meningkatkan sistem kesehatan di Gaza tetap berlanjut. WHO telah menambah 128 tempat tidur di Rumah Sakit Al-Shifa sebagai bagian dari langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
Perlindungan Terhadap Petugas Medis Sangat Penting
Namun, penting untuk melindungi tenaga kesehatan dan memastikan akses tanpa hambatan terhadap pasokan medis ke Jalur Gaza.
"Namun, agar penyelamatan nyawa memiliki dampak, kesehatan dan petugas kesehatan harus dilindungi dan obat-obatan serta pasokan penting harus masuk ke Gaza, termasuk penghapusan proses birokrasi dan pembatasan akses terhadap medis dan pasokan penting yang diakui secara global."
Menanggapi pertanyaan mengenai evakuasi medis, Van de Weerdt menjelaskan bahwa proses ini sangat kompleks dari segi keamanan dan logistik. Namun, yang paling mendasar adalah hak pasien: mereka dan keluarga harus dapat dirawat di tempat tinggal mereka, yang berarti pasokan medis harus bisa masuk ke Gaza.
"Pasien dapat meninggalkan Gaza untuk pergi ke rumah sakit di Yerusalem Timur atau di Tepi Barat: untuk melakukan itu, mereka akan pergi melalui perbatasan Rafah, menuju Mesir dan dari sana ke negara lain, dan baru-baru ini juga kembali ke Yordania. Evakuasi medis terakhir dilakukan pada 23 April, melalui Rafah, untuk 47 pasien dan 86 pendamping."