Membedah Pendapatan Bulanan DPR: 44 Kali Lipat Buruh Jakarta, 110 Kali Buruh Jateng

Sesuai dengan pagu APBN 2025, total anggaran dialokasikan untuk 580 anggota DPR mencapai sekitar Rp1,65 triliun.

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti tingginya biaya jabatan anggota DPR RI ditanggung negara. Sesuai dengan pagu APBN 2025, total anggaran dialokasikan untuk 580 anggota DPR mencapai sekitar Rp1,65 triliun.

Jika angka tersebut dibagi rata per anggota dan per bulan, maka setiap anggota menerima sekitar Rp237,9 juta. Gaji anggota DPR itu belum termasuk tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. Artinya, jika dikalkulasikan gaji dan tunjangan diterima anggota DPR sekitar Rp287,9 juta per bulan.

"Basisnya jelas pagu APBN 2025 menyebutkan kurang lebih Rp1,65 triliun untuk 580 anggota pada 2025. Jika dibagi 580 lalu dibagi 12 bulan, hasilnya kurang lebih Rp237,9 juta per bulan. Rencana tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan belum termasuk angka tersebut; jika diberlakukan, total bisa menembus sekitar Rp287,9 juta per bulan," kata Achmad dalam keterangannya, Selasa (26/8).

Jumlah tersebut mencakup berbagai komponen, seperti gaji, tunjangan melekat, tunjangan kinerja, serta dukungan kerja dalam bentuk tunai maupun fasilitas. Oleh karena itu, total yang disebutkan bukan hanya gaji pokok, melainkan merupakan biaya jabatan secara keseluruhan yang dibebankan pada APBN.

Perdebatan mengenai hal ini muncul karena selama ini yang sering dibahas hanyalah gaji pokok anggota DPR, yaitu sekitar Rp4,2 juta per bulan. Sementara itu, tunjangan dan fasilitas tambahan yang mereka terima membuat total penghasilan mereka jauh lebih besar.

Rencana untuk menambah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan akan semakin memicu kontroversi. Jika rencana ini diterapkan, biaya jabatan per anggota bisa mencapai Rp 287,9 juta setiap bulan.

"Gaji pokok seorang anggota DPR memang hanya sekitar Rp 4,2 juta per bulan (pimpinan lebih tinggi). Yang membuat total membesar adalah tunjangan melekat," ujar Achmad.

Perbandingan Upah DPR, Guru dan Buruh

Agar masyarakat lebih memahami, Achmad melakukan perbandingan antara angka-angka tersebut dengan pendapatan guru dan buruh. Seorang guru PNS muda yang telah memiliki sertifikasi pendidik biasanya hanya memperoleh gaji antara Rp 5,5 juta hingga Rp 5,7 juta per bulan, sementara gaji pokoknya hanya sekitar Rp 2,79 juta.

Di sisi lain, buruh yang mendapatkan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum regional (UMR) memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah. Di DKI Jakarta, UMP pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp 5,4 juta per bulan, sedangkan di Jawa Tengah angkanya hanya sekitar Rp 2,17 juta.

Dengan besaran gaji anggota DPR yang mencapai Rp 237,9 juta per bulan, ketimpangan ini menjadi sangat mencolok. Jika dibandingkan dengan UMP DKI Jakarta, gaji anggota DPR setara dengan 44 kali lipat. Sementara itu, jika dibandingkan dengan UMP Jawa Tengah, angka tersebut melonjak hingga 110 kali lipat.

Dalam perbandingan dengan gaji guru PNS muda bersertifikasi, gaji DPR berada pada angka sekitar 43 kali lipat. Angka-angka ini mengindikasikan adanya jurang yang semakin lebar antara penghasilan pejabat publik dan pekerja di sektor pendidikan maupun buruh.

"Angka-angka tersebut memberi gambaran tingkat ketimpangan yang dirasakan publik saat belanja parlemen melonjak signifikan," ujar dia.

Achmad mengungkapkan bahwa ketimpangan ini semakin jelas terlihat jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Di Amerika Serikat, anggota Kongres memperoleh sekitar USD174.000 per tahun, sehingga rasio gajinya mencapai sekitar 11 hingga 12 kali lipat dibandingkan dengan pekerja yang menerima upah minimum.

Sementara itu, di Inggris, gaji anggota parlemen berada di angka sekitar 94.000 per tahun, dengan rasio sekitar 4 kali lipat dibandingkan dengan pekerja yang mendapatkan National Living Wage. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara pejabat dan pekerja di Indonesia jauh lebih signifikan.

"Di negara lain, jurangnya tak sedalam itu. Politik dan ekonomi tiap negara tentu berbeda, tetapi arah kebijakannya relatif sama: membatasi rasio agar tetap masuk akal di mata pembayar pajak," pungkasnya.