Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
CFD Rasuna Said Kembali Hadir Besok, Simak Keseruannya

{{caption}}
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Gunakan Momentum untuk Penilaian Dampak Kesehatan MBG

{{caption}}
Miris Kasus Pelecehan Anak di Bekasi, Terbongkar Usai Pengakuan Korban

{{caption}}
DPO Anak Punk yang Tusuk Pedagang di Lampung Akhirnya Ditangkap

{{caption}}
Jemaah Haji Khusus Jalan hingga 7 Kilometer di Mina, Penempatan Maktab Disorot

{{caption}}
Kementerian ATR/BPN Kejar Sertifikasi 100 Persen Tanah Wakaf di 2028

Topik Terkait
{{caption}}
DPR Sahkan RUU Pengelolaan Keuangan Haji sebagai Inisiatif, Dorong Transparansi dan Keadilan

DPR RI menyetujui RUU Pengelolaan Keuangan Haji sebagai usul inisiatif, menandai komitmen kuat untuk tata kelola dana haji yang lebih transparan, adil, dan proporsional demi jemaah.

{{caption}}
RUU Keuangan Haji Disetujui DPR, BPKH Diberi Wewenang Bentuk Anak Usaha

RUU Pengelolaan Keuangan Haji kini jadi inisiatif DPR. Regulasi ini mengatur angsuran jemaah, cadangan modal BPKH, hingga skema investasi dana haji.

DPR
{{caption}}
Baznas DKI Jakarta Targetkan Himpunan ZIS Rp450 Miliar pada 2026

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta menargetkan penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) sebesar Rp450 miliar pada tahun 2026, sebuah peningkatan signifikan untuk memperluas dampak sosial.

{{caption}}
BPKH Catat Kenaikan Dana Haji, Baleg DPR Siapkan RUU Penguatan Regulasi

Dana kelolaan haji BPKH mencapai Rp180,72 triliun hingga akhir 2025. Nilai manfaat dana haji tercatat Rp12,09 triliun dan menopang pembiayaan ibadah haji.

{{caption}}
Salam Setara & Kitabisa Hadirkan “Donasi Abadi” untuk Perkuat Wakaf Produktif

Program Donasi Abadi menjadi bagian dari upaya memperkuat skema wakaf produktif.

{{caption}}
Tahukah Anda? BP Haji Transfer Rp2,7 Triliun Uang Pangkal Layanan Haji 2026, Sinyal Kualitas Layanan Haji Indonesia

BP Haji telah mentransfer Rp2,7 triliun sebagai uang pangkal layanan haji untuk musim 2026. Ini adalah bagian dari persiapan besar menuju peningkatan kualitas haji dan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

{{caption}}
Terima Kunker Komisi II DPR RI, Pemkot Semarang Siap Optimalkan Dana Transfer dari Pusat

Dana transfer yang dialokasikan ke Kota Semarang pada tahun 2025 mancapai 1,3 triliun DAU dan 512,92 miliar DAK Fisik dan Non-Fisik.

{{caption}}
DPR Rapat Bahas Revisi UU Polri, Sahroni NasDem Nilai Tembakan Terukur ke Begal Bentuk Perlindungan HAM Warga

Sahroni juga melakukan pendalaman terkait peran Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.

{{caption}}
Momen Iduladha, Sahroni DPR Bagikan 38 Sapi Kurban untuk Warga Jakarta

Total 38 ekor sapi dengan total berat keseluruhan mencapai sekitar 37 ton. Adapun sapi terbesar memiliki bobot mencapai 1,2 ton.

{{caption}}
Putusan MK soal 30 Persen Caleg Perempuan, NasDem: Selama Ini Sudah Berjalan dengan Baik

Sahroni mengklaim, NasDem sudah menjalankan kewajiban 30 persen caleg perempuan sejak lama.

{{caption}}
Polda Metro Jaya Siapkan Tim Pemburu Begal, DPR Minta Polisi Tak Ragu Tembak Pelaku di Tempat

Tim pemburu begal dikerahkan ke wilayah titik rawan hingga mencakup kota penyangga Jakarta.

{{caption}}
Tunjangan Hakim Ad Hoc Dinaikkan, DPR Minta Kinerja Penegak Hukum Makin Profesional

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah untuk memperkuat kesejahteraan dan mendukung kinerja aparat peradilan.

{{caption}}
Sahroni Soroti Rekam Jejak Taksi Green SM Usai Kecelakaan Kereta Bekasi: Sering Ugal-Ugalan!

Sahroni menyebut Indonesia merupakan negara yang terbuka terhadap investasi.

{{caption}}
Demokrat Usul Gaji Menteri dan Anggota DPR Dipotong untuk Selamatkan APBN

Partai Demokrat berpendapat bahwa pemotongan gaji bagi menteri dan anggota DPR bisa menjadi solusi untuk menjaga kestabilan keuangan negara.

{{caption}}
Imbas Konflik Timur Tengah, Prabowo Kaji Potong Gaji Menteri dan Anggota DPR

Menurut Prabowo, Pakistan sudah menganggap eskalasi di Timur Tengah sebagai situasi kritis atau 'critical measures' seperti Covid-19.

{{caption}}
DPR Masih Terima Gaji dan Tunjangan Rp 65 Juta per Bulan Serta Dapat Pensiun Seumur Hidup, Ini Rinciannya

Anggota DPR tidak hanya menerima gaji dan tunjangan yang tinggi, tetapi mereka juga berhak atas pensiun setelah masa jabatannya berakhir.

{{caption}}
Ekonom sebut Tunjangan DPR Dipangkas Belum Cukup Sentuh Akar Masalah

Kebijakan itu dinilai publik sebagai sinyal awal penyesuaian gaya hidup pejabat dengan kondisi fiskal negara.

{{caption}}
DPR Jawab 17+8 Tuntutan Rakyat, Setop Tunjangan Perumahan hingga Pangkas Fasilitas Anggota

Salah satunya menghentikan tunjangan perumahan hingga memangkas fasilitas anggota DPR.

{{caption}}
Adies Kadir Dinonaktifkan, Bahlil: Otomatis Tak Terima Gaji dan Fasilitas

"Otomatis, otomatis ya, namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa," kata Bahlil.