BPKH

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengambil langkah proaktif dengan memulai perencanaan Haji 2027 lebih awal, fokus pada mitigasi kenaikan biaya avtur yang berpotensi membebani jemaah.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyusun strategi jangka panjang untuk atasi potensi kenaikan avtur haji pada 2027 dan 2028. Koordinasi intensif dengan BPKH dan DPR RI dilakukan demi menjaga keberlanjutan biaya haji dan keberangkatan jemaah.

BPKH mengoptimalkan pengelolaan dana haji secara syariah dan transparan. Ini memberikan nilai manfaat signifikan untuk meringankan biaya berhaji serta biaya hidup jemaah di Tanah Suci.

Latifa Syafvina Putri Zuhrizal, seorang remaja 15 tahun asal Padang, menjadi sorotan karena akan menunaikan ibadah haji. Kisah remaja 15 tahun haji ini penuh inspirasi, menjadikannya calon haji termuda dari Sumbar.

Kisah inspiratif Machmudah dan Istoifah, dua pedagang rujak ulek di Cirebon yang gigih menabung selama puluhan tahun, kini mewujudkan impian mereka untuk naik haji ke Tanah Suci.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah merealisasikan transfer dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp12,92 triliun, memastikan kesiapan BPKH Transfer Dana BPIH untuk kelancaran ibadah haji tahun ini.

Anggota Komisi VIII DPR RI menyoroti wacana war tiket haji yang digagas pemerintah, menilai langkah ini sebagai kemunduran besar dan berpotensi menimbulkan masalah baru dalam tata kelola haji di Indonesia.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sedang mengkaji usulan tambahan **Biaya Haji** dari Garuda Indonesia dan Saudia Airlines akibat lonjakan harga avtur global, pemerintah berkomitmen mencari solusi agar tidak membebani jamaah.

Pemberangkatan dibagi menjadi 4 titik, yakni Solo, Lampung, Yogyakarta dan Surabaya.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah gencar memperkuat kampanye Green Hajj, mengajak jamaah untuk peduli lingkungan demi ibadah haji yang mabrur dan bertanggung jawab.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk siapkan berbagai skenario darurat demi menjamin Kesiapan Haji dan keselamatan jemaah di tengah konflik Timur Tengah yang memanas.

Dana kelolaan haji BPKH mencapai Rp180,72 triliun hingga akhir 2025. Nilai manfaat dana haji tercatat Rp12,09 triliun dan menopang pembiayaan ibadah haji.

Perum Bulog menjamin pasokan beras haji kualitas super premium dari panen terbaru dalam negeri untuk jamaah Indonesia 2026, memastikan layanan terbaik dan kemandirian pangan.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara serius kembangkan wisata religi Jembrana melalui pembangunan fasilitas manasik haji di Masjid Pantai Bali, diharapkan mampu mendongkrak ekonomi lokal.

Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perbaikan tata kelola BPKH, termasuk mendorong penyelarasan kebijakan lintas sektor dan penguatan regulasi.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menghadapi hambatan serius dalam investasi emas dana haji karena belum adanya pasar emas korporasi di Indonesia, membatasi transaksi skala besar dan menghambat optimalisasi dana.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjamin pelemahan nilai tukar rupiah tidak akan mengganggu pembiayaan ibadah haji 2026, berkat strategi keuangan yang matang dan koordinasi dengan Bank Indonesia.

Bank Muamalat tegaskan kontribusi Rp1 triliun kepada BPKH dari imbal hasil investasi per akhir 2025. Hal ini memperkuat peran bank syariah pertama ini dalam ekosistem haji nasional.

Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Dewan Pengawas BPKH, mengingatkan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap Palestina dalam refleksi Isra Miraj, mengajak calon petugas haji memaknai solidaritas global.

Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lombok Tengah mencatat 85 persen Calon Jemaah Haji (CJH) reguler 2026 telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), menandakan kesiapan tinggi untuk keberangkatan. Angka ini menunjukkan antusiasme jemaah meski m