Tunjangan Hakim Ad Hoc Dinaikkan, DPR Minta Kinerja Penegak Hukum Makin Profesional

Prabowo mengaku berkomitmen menaikkan gaji hakim Indonesia agar mereka tak bisa disogok saat memutus perkara.

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.

Pemerintah telah menaikkan gaji dan tunjangan hakim secara signifikan mulai awal 2026. Namun, kebijakan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai **kesejahteraan hakim dan ujian integritas peradilan** di tengah harapan reformasi yang nyata.

Besaran kenaikan gaji hakim ad hoc sedang dihitung dan disesuaikan dengan gaji hakim karier.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan peningkatan gaji hakim secara drastis.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen.

Adies menyoroti, hingga saat ini masih banyak hakim yang belum mendapatkan fasilitas hidup yang layak, mulai dari tempat tinggal hingga jaminan kesehatan.

Jokowi menimbang bahwa negara mesti memberikan jaminan kesejahteraan bagi hakim selaku pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.

Anas menjelaskan, keputusan ini merupakan hasil dari arahan yang diperoleh sebelumnya.

Prabowo menegaskan akan meningkatkan kesejahteraan hakim salah satunya dengan cara menaikkan gaji.

Sahroni juga melakukan pendalaman terkait peran Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.

Total 38 ekor sapi dengan total berat keseluruhan mencapai sekitar 37 ton. Adapun sapi terbesar memiliki bobot mencapai 1,2 ton.

Sahroni mengklaim, NasDem sudah menjalankan kewajiban 30 persen caleg perempuan sejak lama.

Tim pemburu begal dikerahkan ke wilayah titik rawan hingga mencakup kota penyangga Jakarta.

Sahroni menyebut Indonesia merupakan negara yang terbuka terhadap investasi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polda DI Yogyakarta mengusut tuntas kasus kekerasan anak Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, yang diduga melibatkan pimpinan yayasan seorang hakim aktif.

Anggota DPR RI Moreno Soeprapto menegaskan bahwa Pemerintah Tidak Antikritik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), bahkan terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Simak detail respons pemerintah dan dukungan masyarakat.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.

Ketua Umum KBPP Polri, AH Bimo Suryono, menekankan pentingnya Sinergi Lintas Lembaga antara DPR RI, pemerintah, otoritas keuangan, perbankan, dan Polri demi menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global.

Kemenhaj dan DPR akan membahas biaya haji 2027. Pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk avtur, kurs rupiah, dan layanan Saudi.

Program literasi pemasyarakatan di Rutan Kelas I Surabaya dipuji DPR sebagai model pembinaan WBP yang inovatif dan layak jadi rujukan nasional, mengubah sanksi menjadi sarana edukasi.

Anggota DPR RI mendesak percepatan digitalisasi sistem imigrasi yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, guna meningkatkan transparansi data dan memperkuat pengawasan warga negara asing di Indonesia.