Kumpul Kebo dengan Bawahan dan Pungli Seleksi PPK, Anggota KPU OKU Timur Dipecat DKPP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dengan memanggil sejumlah pejabat Ponorogo, termasuk pimpinan SKPD dan anggota DPRD.

Firman Iman Daeli dinilai terbukti menjalin hubungan di luar pernikahan dengan seorang perempuan.

Asrul Tampilang berstatus sebagai teradu dalam perkara Nomor 204-PKE-DKPP/XI/2025. Selaku pengadu dalam perkara adalah ketua dan anggota.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan suap yang melibatkan mantan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang diduga memanfaatkan kerabatnya sebagai perantara penerimaan uang. Kasus dugaan suap Sugiri Sancoko ini membuat pembaca penasaran.

KPK sita uang tunai dari rumah dinas Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Penemuan ini menjadi petunjuk penting dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menerima suap dari berbagai pihak, tidak hanya terbatas pada tiga klaster yang telah diungkap. Penyelidikan atas dugaan suap Bupati Ponorogo terus berlanjut.

eradu didalilkan telah melakukan tindak pidana penipuan serta tindak pidana eksploitasi kekerasan seksual dan asusila kepada pengadu.

Keduanya adalah Manja Lestari Damanik selaku Ketua KPU Kabupaten Brebes, dan Trio Pahlevi sebagai Ketua Bawaslu setempat.

Aang Midharta dijatuhi sanksi Peringatan Keras berkaitan dengan penerbitan dua versi pengumuman hasil seleksi Anggota PPS se-Kabupaten Banyuasin.

Bawaslu turun tangan menyelidiki kasus surat suara Pramono-Rano yang dicoblos ketua KPPS di TPS 028 Pinang Ranti.

Tarigan, tokoh masyarakat di Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur mengaku kesal.

Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis J. Kristiadi dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta.

Tingginya angka pengaduan disebabkan kesadaran atau sikap kritis masyarakat yang meningkat.

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

Pemerintah Kota Kediri serius dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan 44 dari 51 SPPG Kediri telah memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) demi kualitas dan keamanan pangan.

Pakar hukum tata negara dan kepemiluan menyoroti efisiensi metode omnibus dalam Revisi UU Pemilu, meski dihadapkan pada tantangan perubahan regulasi setiap lima tahun sekali.

Pemeriksaan di DKPP berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik yang dapat merusak citra dan kredbilitas institusi.

DKPP fokus pada cara kerja KPU dan Bawaslu dalam menangani kasus-kasus tersebut.