Pakai Duit Negara Berbuat Asusila, ASN Bawaslu Kena Sanksi Tak Layak jadi Penyelenggara Pemilu

Firman Iman Daeli dinilai terbukti menjalin hubungan di luar pernikahan dengan seorang perempuan.

Teradu AHP telah menyampaikan jawaban tertulis dan lisan dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada 30 Juli 2025.

Perkenalan antara teradu dan pengadu dimulai pada Februari 2023 saat acara di Yogyakarta.

Keduanya adalah Manja Lestari Damanik selaku Ketua KPU Kabupaten Brebes, dan Trio Pahlevi sebagai Ketua Bawaslu setempat.

Aang Midharta dijatuhi sanksi Peringatan Keras berkaitan dengan penerbitan dua versi pengumuman hasil seleksi Anggota PPS se-Kabupaten Banyuasin.

Berbagai macam rayuan maut dilakukan Hasyim untuk merayu korbannya CAT

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila

DKPP membongkar alasan korban mengadukan Hasyim Asy’ari.

Berikut rayuan maut dan janji manis Ketua KPU Hasyim Asyari ke korban asusila.

DKPP mengungkapkan perbuatan Hasyim Asy'ari melecehkan korban CAT dengan membujuk dan merayu pengadu hingga puncaknya terjadi paksaan hubungan badan.

Anggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

Sidang ini dilaksanakan secara tertutup karena berkaitan dengan asusila.

Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menjadwalkan pemanggilan terduga pelaku.

Meski telah berstatus tersangka, MFA tidak dilakukan penahanan, karena ancaman pidana dalam pasal yang disangkakan berada di bawah lima tahun.

Namun, obrolan yang semula tampak biasa berubah menjadi tidak pantas. Setelah menanyakan keberadaan MI di kos.

Proses hukum harus berjalan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi WNA AS berinisial AW, buronan kasus pelecehan seksual di negaranya, menegaskan komitmen penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian.

Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan pelaku dan melakukan pendalaman guna mengungkap motif serta kemungkinan adanya korban lainnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyerukan seluruh partai politik untuk memperkuat kaderisasi perempuan politik secara berkelanjutan, guna meningkatkan keterwakilan dan kualitas demokrasi Indonesia.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda mengusulkan Revisi Undang-Undang Pemilu mengatur sanksi lebih rinci terhadap pelaku politik uang.

Pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.