Terindikasi Korupsi, Harta Rp11,5 Triliun Mantan Menteri Keuangan Malaysia Disita Badan Rasuah
Iinvestigasi dimulai setelah Anwar Ibrahim menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2022.
Badan anti-korupsi Malaysia, Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC), tengah berupaya menyita aset senilai lebih dari 3 miliar ringgit, atau sekitar Rp11,5 triliun. Aset ini terkait dengan mendiang taipan dan mantan Menteri Keuangan, Daim Zainuddin, serta keluarganya dan rekan-rekannya. Penyelidikan ini menjadi bagian dari upaya besar untuk memberantas korupsi di Malaysia.
Dilansir dari Bloomberg, investigasi dimulai setelah Anwar Ibrahim menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2022. MACC kemudian meluncurkan penyelidikan korupsi yang menargetkan Daim dan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Hingga Juni 2025, MACC telah memperoleh perintah pengadilan untuk menahan aset di Inggris senilai 758 juta ringgit.
Selain itu, lembaga ini juga mengajukan permohonan perintah penahanan terhadap aset di Singapura dan Jersey senilai total 1,7 miliar ringgit. MACC berupaya melacak dan memverifikasi kepemilikan aset-aset tersebut, bekerja sama dengan otoritas asing untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai sumber dana dan analisis jejak uang.
Detail Penyelidikan Aset Daim Zainuddin
MACC telah mengeluarkan pemberitahuan deklarasi aset kepada 22 individu yang diidentifikasi sebagai kerabat dekat dan rekan Daim serta istrinya, Na'imah Khalid. Aset yang menjadi target penyitaan ini tersebar di 11 negara, termasuk AS, Inggris, Swiss, Singapura, dan Jepang.
Perlu dicatat bahwa angka yang dilaporkan mengenai total aset yang ditargetkan bervariasi di beberapa sumber. Beberapa sumber menyebutkan bahwa total aset yang ditargetkan dapat mencapai US$1 miliar. Hal ini menunjukkan kompleksitas penyelidikan korupsi internasional yang sering melibatkan kerja sama antar negara.
Investigasi ini tidak hanya berfokus pada penyitaan aset, tetapi juga pada penelusuran dan analisis lebih dalam mengenai aliran dana yang diduga disembunyikan. MACC berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.