Redenominasi Bisa Ungkap Uang Korupsi dan Transaksi Mencurigakan

Ekonom Ibrahim Assuaibi menilai redenominasi rupiah bukan sekadar kebijakan moneter, tapi strategi politik-ekonomi untuk melacak uang gelap.

Pengamat ekonomi dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi rupiah bukan hanya langkah teknis moneter, tetapi juga strategi besar untuk membersihkan peredaran uang gelap di Indonesia.

Menurutnya, pemangkasan tiga angka nol pada rupiah akan mendorong transparansi keuangan dan memaksa pelaku korupsi serta pengusaha nakal keluar dari persembunyian.

“Nah, ini yang cukup luar biasa, dan ini yang diinginkan pemerintahan Prabowo. Cara yang tepat adalah redenominasi, pemangkasan harga rupiah dari seribu menjadi satu rupiah,” kata Ibrahim, Senin (10/11).

Ia menjelaskan, proses penukaran uang dalam sistem redenominasi akan menuntut setiap warga menunjukkan identitas diri, sehingga sumber dana dapat dilacak lebih mudah.

“Maka pada saat menukar uang, itu nanti kan KTP muncul kan. Ya, di KTP inilah nanti akan ketahuan dari siapa, uang siapa,” ujarnya.

Langkah Transparansi Fiskal dan Pelacakan Identitas

Ibrahim menilai redenominasi akan menjadi mekanisme alami untuk mendeteksi uang haram melalui sistem penukaran resmi berbasis identitas.

Dengan begitu, aparat penegak hukum dapat mengungkap transaksi mencurigakan lebih cepat.

“Misal orang cuma supir, kemudian bisa nukerin uang Rp10 miliar. Ini uang siapa? Nah, biasanya nanti akan terlihat siapa di baliknya. Ini sebenarnya strategi pemerintah untuk itu,” jelasnya.

Lebih jauh, Ibrahim menyebut redenominasi juga berfungsi sebagai langkah konkret menuju transparansi fiskal nasional, di tengah tantangan lemahnya penerimaan pajak dan maraknya uang beredar tanpa pengawasan jelas.

“Pemerintah memiliki waktu sekitar satu tahun untuk menyiapkan regulasi dan sosialisasi agar kebijakan ini berjalan efektif. Prabowo harus melakukan sosialisasi bahwa akan terjadi pemotongan harga rupiah atau redenominasi yang kemungkinan besar RUU-nya akan masuk dalam prolegnas,” katanya.

Rencana Redenominasi Ditarget Rampung 2027

Rencana redenominasi rupiah telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan 2025–2029.

Pemerintah menargetkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) rampung pada 2027.

“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” bunyi dokumen tersebut, dikutip Jumat (7/11).

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) ditunjuk sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan program ini.

Rencana tersebut diyakini akan membawa dampak jangka menengah bagi sistem ekonomi nasional, terutama dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi di sektor keuangan.