Banggar DPR: Redenominasi Tak Sekadar Hapus Tiga Digit Nol Uang Rupiah, Ada Risiko Permainan Harga

Untuk memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, Said mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB, meski ada wacana pelebaran defisit oleh Menkeu.

Said berharap setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif dengan melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi.

Ia menyoroti kondisi nilai tukar Rupiah yang terus tertekan dan berpotensi berada di atas level Rp17.000 per dolar AS atau USD.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak mengurus rencana redenominasi rupiah.

Bila redenominasi Rupiah diterapkan saat kondisi ekonomi yang kuat tidak akan berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.

Redenominasi rupiah adalah wewenang yang dimiliki oleh bank sentral dan akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang ada.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menegaskan penerapan redenominasi rupiah bukanlah kewenangannya. Itu merupakan urusan dari Bank Sentral.

Akan ada biaya redenominasi yang tinggi di mana harus ditanggung oleh negara dan swasta. Swasta akan menanggung biaya untuk penyesuaian sistem kerja.

Kondisi ekonomi global yang penuh tekanan, ditambah lemahnya intervensi pasar oleh otoritas moneter, membuat posisi Rupiah kian lemah.

Rencana ini telah masuk Prolegnas 2026 atas usulan pemerintah dari Bank Indonesia.

Ekonom Ibrahim Assuaibi menilai redenominasi rupiah bukan sekadar kebijakan moneter, tapi strategi politik-ekonomi untuk melacak uang gelap.

Rangkuman Berita Ekonomi Sepekan menghadirkan beragam peristiwa penting, mulai dari langkah Kemendag musnahkan pakaian bekas impor hingga rencana pengaturan transaksi daring.

Usai menjawab pertanyaan tersebut, Menkeu Purbaya malah terkejut karena salah membaca daftar pertanyaan.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menegaskan rencana redenominasi rupiah tidak akan memengaruhi iklim investasi nasional karena pemerintah telah melakukan kajian mendalam.

Ekonom Ibrahim Assuaibi mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang kegagalan redenominasi 2010. Ia menekankan pentingnya sosialisasi publik.

Kepala Departemen Komunikasi Asisten Gubernur, Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono menegaskan uang baru yang sudah diredenominasi tersebut dipastikan hoax.

Redenominasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah.