Redenominasi Rupiah

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menegaskan rencana redenominasi rupiah tidak akan memengaruhi iklim investasi nasional karena pemerintah telah melakukan kajian mendalam.

Pelaksanaan redenominasi memerlukan kesiapan ekonomi, sosial, politik, serta teknis agar tidak berdampak buruk bagi ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menegaskan penerapan redenominasi rupiah bukanlah kewenangannya. Itu merupakan urusan dari Bank Sentral.

Akan ada biaya redenominasi yang tinggi di mana harus ditanggung oleh negara dan swasta. Swasta akan menanggung biaya untuk penyesuaian sistem kerja.

Kondisi ekonomi global yang penuh tekanan, ditambah lemahnya intervensi pasar oleh otoritas moneter, membuat posisi Rupiah kian lemah.

Ekonom Ibrahim Assuaibi mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang kegagalan redenominasi 2010. Ia menekankan pentingnya sosialisasi publik.

Rencana ini telah masuk Prolegnas 2026 atas usulan pemerintah dari Bank Indonesia.

Kepala Departemen Komunikasi Asisten Gubernur, Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono menegaskan uang baru yang sudah diredenominasi tersebut dipastikan hoax.

Redenominasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah.