LIVE

Said Abdullah Ingatkan Pentingnya APBN Tetap Sehat di Tengah Gejolak Global

Untuk memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, Said mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak.

apbn
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. Foto: Istimewa
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. Foto: Istimewa (© 2026 Liputan6.com)

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menekankan pentingnya untuk menjaga stabilitas dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Ia mengungkapkan bahwa dinamika yang terjadi di tingkat internasional dapat berpotensi menekan stabilitas fiskal Indonesia jika tidak diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat.

Untuk memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, Said mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak. Langkah ini dianggap penting agar ruang fiskal dapat difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang lebih berdampak langsung terhadap perekonomian dan perlindungan masyarakat. "Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pemerintah tetap harus melakukan realokasi terhadap belanja prioritas yang tidak mendesak," ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Ia menilai bahwa realokasi tersebut dapat dilakukan pada pos belanja yang belum dikeluarkan oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Selain itu, Said juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur. Berdasarkan perhitungannya, posisi SAL saat ini mencapai sekitar Rp 370 triliun, yang dinilai dapat berfungsi sebagai bantalan fiskal dalam menghadapi ketidakpastian global.

"SAL kita kan masih Rp 370 triliun. Nah, di BA BUN Badan Gizi Nasional (BGN) itu ada Rp 67 triliun. Kalau (dari) Rp 370 triliun, (misal) kita pakai Rp 170 triliun, ditambah BGN Rp 67 triliun, artinya pemerintah masih punya Rp 237 triliun," jelasnya. Said berpendapat bahwa besaran SAL tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang gerak yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa merasa panik, terutama karena sisa waktu tahun anggaran masih berjalan sembilan bulan lagi.

Pertahankan inflasi dan stabilitas nilai rupiah

Lebih lanjut, Said menekankan bahwa setelah realokasi dilakukan, pemerintah harus tetap berkomitmen untuk menjaga target inflasi dan nilai tukar rupiah. "Diperlukan kebijakan bauran fiskal dan moneter yang jelas dan terlihat oleh publik, baik dari pihak Bank Indonesia (BI) maupun pemerintah," tegasnya.

Dengan menggabungkan realokasi anggaran, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara tepat, serta koordinasi kebijakan yang solid, diharapkan pemerintah dapat mempertahankan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tantangan geopolitik global yang terus berubah.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Heri Winarno
Editor Heri Winarno
T
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Seskab: Prabowo dan PM Singapura Siap Teken 26 MoU

{{caption}}
KPK Mulai Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli

{{caption}}
Meksiko vs Inggris Sedang Tanding, Dapatkan Link Live Streaming Piala Dunia 2026

{{caption}}
Magis Nobar Keliling, Melipat Kemewahan Jakarta di Atas Tikar

{{caption}}
Bupati Angkat Bicara Soal Sumur Minyak di Aceh Timur Meledak

{{caption}}
Oknum Nelayan di Jepara Palsukan 14 Dokumen Kapal Subsidi BBM

Topik Terkait
{{caption}}
Said Abdullah: Pertumbuhan Tinggi Harus Inklusif, Kepercayaan Pasar Harus Dipulihkan

Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen.

Said Abdullah
{{caption}}
Resiliensi APBN Indonesia Diuji di Tengah Gejolak Harga Energi Global

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan resiliensi, namun tekanan fiskal meningkat akibat lonjakan harga energi global. Simak analisis lengkapnya di sini.

Resiliensi APBN
{{caption}}
Banggar DPR: Pemerintah Punya Ruang Fiskal Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB, meski ada wacana pelebaran defisit oleh Menkeu.

Defisit APBN
{{caption}}
Said Abdullah: Disiplin Fiskal di Bawah 3 Persen PDB Masih Bisa Dijaga

Said berharap setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif dengan melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi.

Banggar DPR
{{caption}}
Ketua Banggar DPR Said Abdullah Usulkan 4 Langkah Penguatan Fiskal di Tengah Defisit APBN Rp135,7 Triliun

Said menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal tanpa melanggar batas defisit APBN yang telah diatur dalam undang-undang.

Defisit APBN
{{caption}}
Ketua Banggar Sarankan Program Tidak Mendesak Ditunda, Kecuali MBG Tidak Bisa Ditawar

Said Abdullah, mengimbau pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif dengan mengidentifikasi program-program prioritas yang mendesak.

apbn
{{caption}}
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2026

Kesepakatan yang dicapai mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar.

Banggar DPR
{{caption}}
Asumsi Makro APBN 2026 Tetapkan Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

DPR telah mengumumkan kesepakatan akhir dengan pemerintah mengenai asumsi makro untuk APBN tahun 2026.

Pertumbuhan Ekonomi
{{caption}}
Ketua Banggar DPR Dorong Pemerintah Susun RAPBN 2026 Realistis di Tengah Ketidakpastian Global

Said berharap pemerintah mengajukan angka-angka asumsi ekonomi makro yang realistis, namun tetap menginjeksikan harapan bahwa perekonomian nasional bisa tumbuh.

Said Abdullah
{{caption}}
Ketua Banggar DPR Sebut Nota Keuangan RAPBN 2026 Realistis

Pilihan angka moderat ini menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan tahun 2026 yang tidak mudah.

Nota Keuangan
{{caption}}
Ini Saran Ketua Banggar untuk Perkuat Rupiah

Said menyebut grafik transaksi kurs Indonesia dalam jangka panjang cenderung melemah.

Said Abdullah
{{caption}}
Harapan Said Abdullah Kepada Presiden Terpilih Bisa Jaga Kestabilan Ekonomi Nasional

Said meminta agar Prabowo mampu melaksanakan kebijakan yang sudah dibentuk dan disusun saat ini.

Berita Said Abdullah
{{caption}}
Mandatori B50 Berpotensi Bantu Rupiah dan Neraca Dagang Tanpa Bebani APBN

Penerapan mandatori B50 dinilai ekonom dapat menopang nilai tukar rupiah dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia, namun keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola yang baik.

apbn
{{caption}}
Pembangunan RSUD Kerinci Dimulai, Akses Kesehatan Warga Jambi Kian Dekat

Pemerintah Provinsi Jambi memulai pembangunan RSUD Kerinci di Bukit Tengah, langkah strategis mendekatkan akses kesehatan masyarakat. Proyek Rp137,5 miliar ini ditargetkan selesai Desember.

akses kesehatan jambi
{{caption}}
90 Siswa OAP Papua Barat Daya Ikuti Program ADEM di Empat Provinsi

Sebanyak 90 siswa Orang Asli Papua (OAP) dari Papua Barat Daya diberangkatkan untuk mengikuti Program ADEM di empat provinsi, membuka peluang pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

apbn
{{caption}}
DJPb Pastikan APBN Perkuat Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 NTT Sebesar Rp137,89 Miliar

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menegaskan dukungan APBN Rp137,89 miliar untuk Sensus Ekonomi 2026 NTT. Anggaran ini vital untuk data akurat demi pembangunan daerah.

apbn
{{caption}}
Kemdiktisaintek Buka Program Beasiswa Doktor, Dorong Kualifikasi Dosen Indonesia

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali membuka program Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (BPDDI) 2026, guna meningkatkan kualifikasi akademik dosen dan memperkuat riset nasional.

apbn
{{caption}}
Disnaker Lampung Gencarkan Pelatihan Vokasi di 33 Titik untuk Tingkatkan Serapan Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengintensifkan program Pelatihan Vokasi Lampung di 33 titik. Langkah ini bertujuan mempercepat serapan tenaga kerja produktif ke pasar kerja, didukung APBD dan APBN.

apbd
{{caption}}
Pemkot Bandung Pastikan Belanja Pegawai APBD Tetap Terkendali di Bawah 30 Persen

Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk menjaga Belanja Pegawai APBD tetap di bawah 30 persen demi kesehatan fiskal daerah, dengan berbagai strategi penyesuaian yang diterapkan.

anggaran daerah