Said Abdullah Ingatkan Pentingnya APBN Tetap Sehat di Tengah Gejolak Global
Untuk memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, Said mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menekankan pentingnya untuk menjaga stabilitas dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Ia mengungkapkan bahwa dinamika yang terjadi di tingkat internasional dapat berpotensi menekan stabilitas fiskal Indonesia jika tidak diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat.
Untuk memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, Said mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak. Langkah ini dianggap penting agar ruang fiskal dapat difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang lebih berdampak langsung terhadap perekonomian dan perlindungan masyarakat. "Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pemerintah tetap harus melakukan realokasi terhadap belanja prioritas yang tidak mendesak," ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia menilai bahwa realokasi tersebut dapat dilakukan pada pos belanja yang belum dikeluarkan oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Selain itu, Said juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur. Berdasarkan perhitungannya, posisi SAL saat ini mencapai sekitar Rp 370 triliun, yang dinilai dapat berfungsi sebagai bantalan fiskal dalam menghadapi ketidakpastian global.
"SAL kita kan masih Rp 370 triliun. Nah, di BA BUN Badan Gizi Nasional (BGN) itu ada Rp 67 triliun. Kalau (dari) Rp 370 triliun, (misal) kita pakai Rp 170 triliun, ditambah BGN Rp 67 triliun, artinya pemerintah masih punya Rp 237 triliun," jelasnya. Said berpendapat bahwa besaran SAL tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang gerak yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa merasa panik, terutama karena sisa waktu tahun anggaran masih berjalan sembilan bulan lagi.
Pertahankan inflasi dan stabilitas nilai rupiah
Lebih lanjut, Said menekankan bahwa setelah realokasi dilakukan, pemerintah harus tetap berkomitmen untuk menjaga target inflasi dan nilai tukar rupiah. "Diperlukan kebijakan bauran fiskal dan moneter yang jelas dan terlihat oleh publik, baik dari pihak Bank Indonesia (BI) maupun pemerintah," tegasnya.
Dengan menggabungkan realokasi anggaran, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara tepat, serta koordinasi kebijakan yang solid, diharapkan pemerintah dapat mempertahankan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tantangan geopolitik global yang terus berubah.