Asumsi Makro APBN 2026 Tetapkan Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

DPR telah mengumumkan kesepakatan akhir dengan pemerintah mengenai asumsi makro untuk APBN tahun 2026.

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengungkapkan hasil akhir kesepakatan dengan pemerintah mengenai asumsi makro APBN 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung di kantor DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa, 23 September 2025.

Angka-angka yang telah disepakati mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah ditetapkan pada Rp 16.500 per dolar AS, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada di angka 6,9 persen. Selain itu, harga minyak mentah Indonesia ditentukan sebesar USD 70 per barel, dengan lifting minyak bumi mencapai 610 ribu barel per hari, serta lifting gas sebanyak 984 ribu barel per hari.

"Keseluruhan kesepakatan angka-angka di atas kita asumsikan sebagai fondasi penting bagi pemerintah dan Badan Anggaran DPR untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ujar Said Abdullah.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 7 hingga 8 persen untuk jangka menengah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 5,4 persen ini dianggap sebagai dasar yang krusial agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Setuju untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah

Banggar bersama pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Kedua hal ini dianggap sangat penting karena dapat menyebabkan gejolak harga di sektor riil, mengganggu stabilitas moneter, dan bahkan berpotensi memicu terjadinya krisis.

Oleh karena itu, konsistensi dalam kebijakan fiskal dan moneter menjadi hal yang sangat krusial. "Badan anggaran bersama pemerintah sepakat inflasi dan kurs rupiah harus dijaga agar stabil, Sebab keduanya bisa memicu gejolak harga pada sektor riil, menimbulkan guncangan pada sisi moneter, serta memicu letupan krisis lainnya," ujarnya.

Dalam situasi ini, pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia sangat ditekankan. Menurut Said, kerja sama antara ketiga pilar tersebut akan membuat kebijakan fiskal dan moneter menjadi lebih responsif, inovatif, dan terintegrasi.

Dengan adanya sinergi yang baik, diharapkan dapat mengurangi risiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Hal ini juga akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tingkat bunga pada Surat Berharga Negara (SBN)

Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) untuk jangka waktu 10 tahun telah ditentukan sebesar 6,9 persen. Menurut Said, angka tersebut dianggap sebagai level moderat dan berfungsi sebagai batas atas secara psikologis. Meskipun demikian, terdapat harapan bahwa suku bunga dapat ditekan lebih rendah. Ia juga menyatakan bahwa dalam sebulan terakhir, telah muncul tanda-tanda stabilitas yang lebih baik di pasar keuangan. Jika tren positif ini berlanjut, bukan tidak mungkin suku bunga SBN pada tahun depan dapat diturunkan, sehingga biaya dana yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin ringan.

“Dalam sebulan ini kondisi kita harapkan terus berlanjut sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah sehingga biaya dana yang di tanggung APBN semakin rendah,” pungkasnya.

Dengan demikian, harapan untuk menurunkan suku bunga SBN di masa depan menjadi lebih realistis, seiring dengan perbaikan kondisi pasar keuangan. Jika stabilitas ini dapat dipertahankan, maka dampaknya akan sangat positif bagi pengelolaan anggaran negara.