Ketua Banggar DPR Yakin APBN 2026 Tercapai Berkat Gaya Koboi Menkeu Purbaya

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan optimistis bahwa target dalam asumsi makro APBN 2026 dapat tercapai.

Keyakinan itu didasarkannya pada gaya kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai berani mengambil keputusan strategis meski berisiko.

Julukan “menteri koboi” pun melekat pada Purbaya. Said menilai sikap tegas dan lugas Purbaya dalam melonggarkan kebijakan yang cenderung ketat mampu menciptakan ruang lebih luas bagi stabilitas pasar keuangan.

“Kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat,” kata Said dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

Pernyataan itu sontak disambut tawa dan tepuk tangan anggota DPR, jajaran Kementerian Keuangan, serta Purbaya sendiri yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Menurut Said, langkah berani Purbaya tercermin dari kemampuan menjaga likuiditas pasar di tengah tekanan global.

Pendekatan ini, katanya, meningkatkan kepercayaan investor dan membuka peluang penurunan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN).

“Banggar DPR optimistis gaya koboi Menkeu bisa terus menekan suku bunga SBN agar lebih rendah dari 6,9 persen. Dengan begitu, APBN 2026 tidak akan terlalu terbebani oleh pembayaran bunga utang, dan anggaran bisa lebih banyak dialokasikan untuk program produktif,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi pasar dalam sebulan terakhir cukup stabil dan diharapkan tren ini berlanjut hingga tahun depan.

Banggar DPR bersama pemerintah menyepakati sejumlah indikator asumsi makro APBN 2026, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi: 5,4 persen
2. Inflasi: 2,5 persen
3. Nilai tukar rupiah: Rp16.500/USD
4. Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen
5. Harga minyak mentah Indonesia (ICP): USD 70 per barel
6. Lifting minyak: 610 ribu barel per hari
7. Lifting gas: 984 ribu barel per hari

“Keseluruhan angka di atas kita asumsikan sebagai fondasi penting bagi pemerintah dan Banggar DPR dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Said.

Said menekankan pentingnya menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Jika tidak, keduanya berpotensi memicu gejolak harga, guncangan moneter, hingga krisis ekonomi.

“Untuk mencapai target inflasi dan nilai tukar di atas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia harus seirama dalam merealisasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit, kreatif, sekaligus konsolidatif,” tegasnya.

Banggar DPR juga menyadari tantangan mencari pendanaan di pasar keuangan melalui penerbitan SBN, sambil tetap menjaga likuiditas perbankan agar tersalurkan ke sektor riil.