Pemerintah Perkuat Komunikasi soal Danantara Respons Outlook Negatif Moody's

Merespons outlook negatif Moody's terhadap rating Indonesia, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan memperkuat komunikasi mengenai peran dan tata kelola Danantara untuk meyakinkan pasar global.

Lembaga pemeringkat internasional Moody's baru saja mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level Baa2, namun mengubah outlook dari stabil menjadi negatif pada Kamis (5/2). Perubahan outlook ini memicu respons dari pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memperkuat komunikasi terkait peran dan tata kelola Danantara.

Langkah ini diambil seiring pemisahan peran antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Danantara dalam pembiayaan investasi. Airlangga menjelaskan bahwa Danantara akan mempersiapkan langkah-langkah untuk menjelaskan kepada rating agency mengenai fungsinya. Penjelasan ini penting karena banyak lembaga pemeringkat dan pasar keuangan global belum sepenuhnya memahami peran baru Danantara.

Pemerintah berupaya meyakinkan bahwa Danantara dibangun dengan prinsip tata kelola yang baik sebagai sovereign wealth fund (SWF). Praktik terbaik ini telah diterapkan di berbagai negara, menunjukkan komitmen Indonesia terhadap transparansi dan akuntabilitas. Keberadaan Danantara diharapkan membuka potensi dan mendorong reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih fleksibel seperti sektor swasta.

Respons Pemerintah dan Peran Danantara

Pemerintah Indonesia secara sigap menanggapi keputusan Moody's yang mengubah outlook rating negara dari stabil menjadi negatif. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif kepada lembaga pemeringkat. Fokus utama adalah menjelaskan peran Danantara yang kini menjadi instrumen utama pembiayaan investasi.

Sebelumnya, investasi banyak dilakukan melalui anggaran negara. Kini, pemerintah membedakan peran tersebut dengan mendorong investasi melalui Danantara, sementara APBN difokuskan untuk membiayai program unggulan Presiden dan pelayanan masyarakat. Pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan fokus yang lebih jelas dalam pengelolaan keuangan negara.

Danantara, sebagai sovereign wealth fund, dirancang dengan tata kelola yang kuat dan transparan. Hal ini sejalan dengan praktik terbaik yang diterapkan secara global untuk SWF. Dengan demikian, Danantara diharapkan dapat menarik investasi dan mengoptimalkan aset negara secara profesional.

Disiplin Fiskal dan Kondisi Makroekonomi Indonesia

Di tengah perubahan outlook rating, pemerintah juga menegaskan komitmennya terhadap disiplin fiskal yang kuat. Defisit anggaran tetap dipatok maksimal 3 persen dari PDB, dan rasio utang dijaga di bawah 40 persen dari PDB. Kebijakan ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Kondisi makroekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid. Pertumbuhan PDB mencapai 5,39 persen (yoy) pada kuartal IV 2025 dan 5,11 persen (yoy) sepanjang tahun 2025. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan China (5 persen), Arab Saudi (4,5 persen), dan Uni Eropa (1,5 persen).

Inflasi juga tetap terkendali pada kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen, dengan realisasi 2,92 persen pada Desember 2025 dan sedikit meningkat menjadi 3,55 persen pada Januari 2026. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2025 meningkat menjadi 156,5 miliar dolar AS. Jumlah ini setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Sumber: AntaraNews