Ini yang Dibahas Pemerintah, DPR dan Bank Indonesia dalam Rapat Koordinasi Stabilitas Makroekonomi

Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah menjaga pertumbuhan ekonomi.

Langkah ini penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi makro di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi.

Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.

DPR RI bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menyepakati penguatan koordinasi fiskal moneter untuk menjaga stabilitas rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas daring bersama para menteri Kabinet Merah Putih untuk menyelaraskan Kebijakan Ekonomi dan Energi, demi menjaga stabilitas dan arah pembangunan negara.

Pemerintah terus memperkuat Kebijakan Energi dan Stimulus Ekonomi untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Presiden Prabowo bertemu Luhut dan Dewan Ekonomi Nasional untuk membahas dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi global dan kesiapan energi nasional.

Bahlil memperkirakan fokus utama diskusi tetap berkaitan dengan persiapan Idul Fitri dan ketersediaan energi.

Hal itu bertujuan untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta menjaga kedaulatan dan ketahanan ekonomi.

Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet, mendesak evaluasi komprehensif Implementasi B50. Ia menyoroti pentingnya mempertimbangkan biaya peluang ekspor CPO agar manfaat ekonomi program terukur akurat.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai keberhasilan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sangat bergantung pada kepastian hukum dan perlindungan investor, bukan hanya insentif pajak.

Penerapan mandatori B50 dinilai ekonom dapat menopang nilai tukar rupiah dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia, namun keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola yang baik.

Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira menyoroti potensi besar sektor nikel dan perikanan sebagai alternatif ekspor strategis untuk memulihkan neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit.

KRI Beladau-643 sukses menjalankan misi penting Distribusi Rupiah Natuna dan wilayah terluar Kepri, memastikan ketersediaan uang layak edar serta mengedukasi masyarakat di perbatasan Indonesia.

Penurunan PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 adalah momentum penting untuk memperkuat industri nasional melalui investasi berkualitas dan perbaikan iklim usaha.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama LKPP RI memperluas akses UMKM ke pengadaan pemerintah, berupaya memperkuat ekonomi daerah. Simak strategi dan dampaknya.

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pembentukan Komite Ketenagakerjaan dan Kebijakan Sektor Pendidikan (K3P) untuk mengoptimalkan dividen demografi, guna mempercepat target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan sektor ekonomi kreatif menjadi pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi Jakarta, melengkapi perdagangan dan jasa, demi mewujudkan target kota global 2030.

Pemerintah Indonesia serius menggarap potensi bonus demografi dengan membentuk Komite K3P. Langkah strategis ini bertujuan menyelaraskan sektor ketenagakerjaan dan pendidikan demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen penuh dalam mendukung Pengembangan UMKM melalui intensifikasi event seni dan budaya, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah gencar mengadakan berbagai event seni dan budaya untuk menggerakkan ekonomi UMKM dan sektor pariwisata, menunjukkan komitmen kuat terhadap pertumbuhan daerah. Simak strategi lengkapnya!